Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati.
DPRD Jatim, Bhirawa.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi dan penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, fakta yang terungkap di DPRD Jawa Timur justru mengejutkan.
PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD milik Pemprov Jatim yang mengelola Jatim Expo, hanya menyetorkan PAD sebesar Rp 100 juta dalam setahun—jumlah yang disebut-sebut tidak jauh beda dari omzet warung kopi kecil.
“Kami ingin tahu sebenarnya berapa pendapatan Jatim Expo. Masak gedung pertemuan sebesar itu hanya bisa menyetor Rp 100 juta setahun? Itu kalau dibagi 12 bulan, tidak sampai Rp 9 juta per bulan. Warung kopi di pinggir jalan saja bisa lebih dari itu!” tegas Lilik Hendarwati, anggota Komisi C DPRD Jatim yang dikenal vokal dalam mengawasi BUMD.
Lilik juga mempertanyakan transparansi laporan keuangan Jatim Expo. Pihak PT PWU berdalih bahwa pendapatan masih digunakan untuk membayar utang pembangunan. Namun, bagi DPRD, alasan ini tidak cukup kuat.
“Kami tidak ingin ada permainan dalam pengelolaan aset daerah. Kalau memang ada potensi besar, mengapa kontribusi ke PAD masih sekecil ini?” imbuhnya.
Sorotan ini muncul di tengah anjloknya PAD Jawa Timur hingga Rp 4 triliun setelah diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Dengan kondisi tersebut, DPRD Jatim semakin tegas dalam mengawasi kinerja BUMD agar tidak menjadi beban, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Kami butuh transparansi penuh dari PT PWU. Jangan sampai ada potensi besar, tapi yang didapat daerah justru seperti recehan. Kalau terus begini, apakah Jatim Expo benar-benar menguntungkan atau hanya jadi beban?” pungkas Lilik yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini.
DPRD Jatim berjanji akan terus mengawal permasalahan ini dan memastikan bahwa BUMD yang dikelola Pemprov Jatim tidak hanya sekadar papan nama, tetapi benar-benar menjadi penyokong utama bagi ekonomi daerah. (geh.hel)