Musrenbang ke 6 tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Mojokerto dihadiri Plt. Asisten Deputi Koordinasi kebijakan RB Kunwas wilayah II Kementerian PAN RB. RI Budi Prawira di Pendopo GMT Pemkab setempat, Kamis (27/3/2025).
Pemkab Mojokerto, Bhirawa.
Musrenbang ke 6 tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan agenda penandatanganan berita acara kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh berbagai pihak terkait, tampak guyup semua hadir. Bahkan Plt. Asisten Deputi Koordinasi kebijakan RB Kunwas wilayah II Kementerian PAN RB. RI Budi Prawira ikut hadir yang digelar di Pendopo GMT Pemkab setempat, Kamis (27/3/2025).
Ikut hadir dalam kesempatan ini, Ka Bakorwil Bojonegoro Prov Jatim. Wabup, Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto,Ketua Fraksi DPRD Kab Mojokerto, staf ahli.Sekda juga Kepala OPD dan Direktur RS, tokoh masyarakat. Termasuk didalamnya Kepala Bapedda Kabupaten Jombang.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi dalam laporannya mengatakan, musrenbang merupakan wujud dari keterbukaan pemerintah dan pelaksana demokrasi, yang bertujuan memupuk rasa kepemilikan publik antara masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah, dengan sumber dana APBD kabupaten Mojokerto.
” Musrenbang kali ini digelar yang ke 6 kalinya setelah sebelumnya juga digelar ditengkat Desa, Kecamatan dan juga di Pemkab.dan Musrenbang saat ini penandatanganan bersama oleh pihak terkait”jelas Bambang.
Selain itu Kepala. Bappeda Bambang juga menjelaskan berdasarkan evaluasi hasil capaian Pembangunan Makro Sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Indek Pembangunan Manusia mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditahun 2024 capai 76,69 sedangkan tahun sebelumnya 76,23. Lebih baik dari capaian prov. Jatim 75,35 dan capaian Nasional 75,02.
Adapun target IPM tahun 2026 yang ditetapkan Pemprov Jatim terhadap Kabupaten Mojokerto 77,15- 77,76. Demikian juga prosentasi penduduk miskin untuk tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup baik pula dari tahun sebelumnya 9,80 tahun 2024 menjadi 9,37 lebih baik dari Jatim 9,79.ungkapnya.
Terkait proyeksi belanja RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah sebesar Rp 2.821.741,498.158. Sedangkan usulan kebutuhan belanja daerah dari 304 Desa/Kelurahan yang ada di 18 Kecamatan sebesar Rp 370.020.418.060 dan usulan dari DPRD sebanyak 425 usulan butuh anggaran Rp 70.750.000.000. Kebutuhan belanja SKPD pada rancangan RENJA SKPD Rp 3.413.901.228.315.
Jadi total kebutuhan usulan belanja sebanyak Rp 3.854.671.646.381 terdapat devisit anggaran Rp 1.032.930.148.223.sehingga perlu dilakukan prioritas, untuk pemenuhan berkelanjutan.tutupnya
Bupati Mojokerto Moh. Gus Barra (sapaan Muhammad Al Barra) mengungkapkan bahwa kesinambungan program pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah kabupaten/kota harus benar-benar dijalankan.
Hal ini dikarenakan pada poin ke empat Asta Cita atau delapan misi menuju Indonesia Emas, dipoin keempat menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.. (adv.min).