Pemutakhiran data eRDKK anggota gabungan kelompok tani se-Kabupaten Nganjuk di aula Hotel Istana, Kamis, (19/09/2024).
Nganjuk, Bhirawa.
Ketahanan pangan merupakan isu krusial yang menjadi perhatian seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan adalah ketersediaan pupuk yang cukup dan terjangkau. Namun, belakangan ini, para petani dihadapkan pada masalah kelangkaan pupuk bersubsidi.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pemutakhiran Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) Pupuk Bersubsidi Tahun 2024.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan eRDKK pupuk bersubsidi tahun 2023 dan mempersiapkan pemutakhiran eRDKK untuk tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan, Reskrim Pidsus, Staff Ahli Bupati bidang Pemerintahan, pemilik kios pupuk, distributor, anggota gabungan kelompok tani se-Kabupaten Nganjuk di aula Hotel Istsna Nganjuk, Kamis, (19/09/2024).
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Prasarana Ssarana Pertania, Singgih Wiratno, S. AP menyampaikan bahwa eRDKK merupakan sistem yang sangat penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“eRDKK menjadi dasar bagi pemerintah pusat melalui kementerian pertanian untuk menentukan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak,” ujarnya.
Singgih menambahkan, evaluasi dan pemutakhiran eRDKK perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan data yang tercantum di dalamnya akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Dengan data yang akurat, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu”, tegasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, yang para peserta membahas berbagai hal terkait dengan evaluasi dan pemutakhiran eRDKK, antara lain:
- Evaluasi pelaksanaan eRDKK tahun 2023
- Identifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan eRDKK
- Pembahasan usulan perbaikan dan penyempurnaan eRDKK
- Persiapan pemutakhiran eRDKK tahun 2024
Dengan dilibatkannya aparat penegak hukum (APH) dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi melalui eRDKK. Dengan demikian, petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi yang mereka butuhkan dengan mudah dan tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi tersebut yang akan berdampak pada Jerat tali hukum, terang Johnson dari Kejaksaan.
Menurut M. Faishol Rhomadhon, Manager Sales Area Pupuk Indonesia Jawa Timur, untuk Kabupaten Nganjuk ada 2 Penyangga Pupuk yakni di Pehserut dan di Loceret dengan 8 distributor, 156 kios pengecer dan 3 petugas lapang dari Pupuk Indonesia memastikan sebelum masa cocok tanam tiba akan mendistribusikan pupuk bersubsidi sebelum akhir tahun ini.
“Dari lampiran SK Gubernur tersebut Kabupaten Nganjuk yang semula mendapatkan 5.784 ton jenis pupuk organik bersubsidi kini menjadi 16.768 ton itu artinya ada kenaikan sekitar 220% dari alokasi sebelumnya”, ungkapnya
“Adapun sektor komoditas yang tercakup meliputi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), tanaman perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi), dan hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih).
Kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan produksi pupuk dalam negeri, mengoptimalkan distribusi, meninjau kebijakan subsidi, mempromosikan pupuk organik, dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. (dro.hel).
