Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui peningkatan kapasitas aparatur dan lintas sektor dengan mengikuti short course kebencanaan di Jepang.
Kegiatan sekolah singkat yang berlangsung selama lima hari, Senin-Jumat (2-6/2), diikuti oleh jajaran BPBD Jawa Timur bersama perwakilan perangkat daerah, BUMD, dan kalangan akademisi. Dari BPBD Jatim, peserta diantaranya Sekretaris BPBD Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda, Kabid Kedaruratan dan Logistik Satriyo Nurseno, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dhany Aribowo, Subbag Sungram Yudi Dwi Prasetyo, serta sejumlah staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Short course ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Jatim dengan Kementerian Ekonomi, Perindustrian, dan Perdagangan Jepang (METI) serta Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS). Selain BPBD, peserta juga berasal dari Bappeda Jatim, Dinas PU Sumber Daya Air Jatim, Dinas PU Bina Marga Jatim, Perum Jasa Tirta, PDAM Kota Surabaya, serta akademisi dari Pusat Penelitian Mitigasi dan Perubahan Iklim ITS Surabaya.
Selama pelatihan, sebanyak 17 peserta menerima materi kebencanaan yang mencakup sistem mitigasi dan informasi bencana, manajemen krisis saat tanggap darurat, pemanfaatan teknologi penginderaan cerdas, hingga peran sektor swasta dalam penanggulangan bencana.
Akademisi kebencanaan Universitas Kyoto, Prof Dr Haruo Hayashi PhD, dalam paparannya menekankan pentingnya pergeseran paradigma penanggulangan bencana. Menurutnya, fokus penanganan tidak lagi bertumpu pada fase tanggap darurat, melainkan diperkuat sejak tahap pra bencana.
”Investasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan jauh lebih efisien. Setiap satu dolar yang dikeluarkan pada tahap pra bencana setara dengan tujuh dolar biaya penanganan saat darurat,” ujarnya.
Prof Hayashia menjelaskan, mitigasi pra bencana terdiri atas mitigasi struktural dan nonstruktural. Mitigasi struktural berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kebencanaan, sedangkan mitigasi nonstruktural mencakup penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan.
Dalam pelatihan ini, Pemerintah Jepang juga melibatkan dunia usaha untuk mempresentasikan berbagai teknologi kebencanaan yang telah diterapkan, seperti drone VTOL, alat ukur curah hujan, pengukur pergerakan tanah, seismometer, hingga teknologi pemadatan tanah untuk penahan longsor.
Para peserta juga diajak mengunjungi pameran teknologi kebencanaan di Minato Mirai Expo, Kota Yokohama, Prefektur Kanagawa. Beragam inovasi dipamerkan, mulai dari kendaraan komunikasi berinternet, rumah tahan gempa, simulator gempa bergerak, teknologi pemantauan bencana, hingga alat penjernih air.
Direktur Pelatihan AOTS Jepang Karako Takemoto mengapresiasi antusiasme dan partisipasi aktif peserta asal Jawa Timur. Ia berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan sesuai kebutuhan di masing-masing instansi.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Jatim, Andhika Nurrahmad Sudigda, menyampaikan apresiasi atas kesempatan pembelajaran yang diberikan METI dan AOTS Jepang. Menurutnya, banyak praktik baik Jepang yang relevan untuk direplikasi di Jawa Timur, khususnya dalam pemanfaatan teknologi penginderaan cerdas guna memperkuat mitigasi bencana.
”Kami berharap kerja sama pelatihan seperti ini dapat berlanjut secara rutin dan berkelanjutan, termasuk dengan tema-tema lain seperti penguatan sistem evakuasi bencana,” ujarnya.
Selain mengikuti pelatihan dan pameran, peserta juga melakukan studi banding ke BPBD Prefektur Saitama, instalasi pengolahan air di Kota Misato, serta pusat edukasi kebencanaan Sona Area di Tokyo. [fir.fen]