DPRD Surabaya, Bhirawa
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Luthfiyah dalam rapat Paripurna membahas dan menetapkan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 menyoroti potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai masih belum dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
“Kami hanya ingin mengingatkan bahwa potensi pendapatan Kota Surabaya ini masih banyak, seperti di Hi-Tech Mall, Kenjeran, dan lain sebagainya. Mari kita optimalkan agar Surabaya semakin maju dan tidak memiliki utang,” ujar Luthfiyah Senin (10/11).
Ia juga menyoroti soal izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang disebutnya sempat ditunda, padahal memiliki potensi besar dalam menambah pendapatan kota.
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, terutama warga lanjut usia yang ingin memanfaatkan rumah kosongnya untuk usaha kos.
“PBG ini jangan dipending, karena ini adalah bisnis masyarakat dan sumber pendapatan bagi kota,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa orientasi pemerintah kota bukan hanya mengejar pendapatan, tetapi juga menumbuhkan ekonomi kreatif dan mengurangi pengangguran. Ia mencontohkan pemanfaatan Hi-Tech Mall yang kini digunakan sebagai ruang kerja bagi anak muda Surabaya.
“Kami tidak berpikir Hi-Tech Mall sebagai sumber PAD, tapi sebagai tempat menggerakkan kreativitas anak muda. Kami berikan kesempatan, bahkan dalam enam bulan sampai satu tahun kami gratiskan,” jelas Eri.
Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi aset-aset kota yang transparan dan terbuka untuk masyarakat.
“Kami akan membuka data aset agar publik tahu mana yang bisa dimanfaatkan untuk disewa atau dikelola. Dengan begitu, PAD meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Terkait usulan anggota dewan mengenai pokok-pokok pikiran (Pokir), Eri menegaskan bahwa seluruh Pokir harus selaras dengan visi dan misi RPJMD Kota Surabaya serta skala prioritas pembangunan.
“Pokir yang ditetapkan melalui paripurna akan kami masukkan ke dalam anggaran setelah disesuaikan dengan prioritas kota,” katanya. (dre.hel)