Surabaya, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi membuka seleksi untuk mengisi enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang saat ini kosong. Proses seleksi ini tidak menggunakan lelang terbuka biasa, melainkan melalui mekanisme Manajemen Talenta ASN, sebuah sistem yang menjamin proses yang lebih cepat, transparan, dan objektif.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilawati, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya sistem Manajemen Talenta dalam pengelolaan ASN.
“Pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme Manajemen Talenta ASN dengan memanfaatkan sistem talent pool yang dikembangkan dan mendapatkan rekomendasi dari BKN.
Tujuannya untuk memastikan pejabat yang terpilih nanti benar-benar berbasis kinerja, mampu membawa inovasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya,” ujar Ira Tursilawati, Kamis (6/11/2025).
Enam formasi JPT Pratama yang dibuka tersebut merupakan posisi strategis yang sangat vital bagi pelayanan publik di Surabaya, antara lain Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (Disperkim), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), serta Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada.
Menurut Ira Tursilawati, seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya kini bisa mengecek posisi dan status mereka dalam peta manajemen talenta (box talent) secara mandiri melalui menu eDoku di aplikasi ESDM masing-masing.
“ASN yang memenuhi kriteria Box 9 diundang untuk berpartisipasi dengan cara mengajukan proposal minat dan kesesuaian jabatan kepada BKPSDM Kota Surabaya,” terangnya.
Pemkot Surabaya mengajak semua pihak untuk mendukung proses ini. Dengan demikian, diharapkan pejabat yang terpilih mampu membawa inovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya.
“Kami ingin menghasilkan pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui mekanisme yang akuntabel ini,” pungkasnya. [dre.hel]