Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo kembali menggelar rapat koordinasi penanganan konflik sosial di Ruang Command Center, Selasa (24/2). Rapat rutin bulanan tersebut dipimpin Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dan diikuti jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta kepala perangkat daerah.
Dalam arahannya, wali kota menekankan pentingnya menjaga stabilitas daerah melalui pengendalian inflasi, penguatan keamanan lingkungan, kelancaran lalu lintas, hingga mitigasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem.
Terkait inflasi, Pemkot telah membuka pasar murah di kawasan GOR Ahmad Yani guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Wali kota meminta agar informasi tersebut disosialisasikan secara masif hingga tingkat keluarga agar benar-benar dimanfaatkan warga.
“Pasar murah ini menyediakan beras, minyak goreng, telur, gula dan kebutuhan pokok lainnya. Saya minta camat dan lurah ikut menyampaikan kepada masyarakat supaya program ini tepat sasaran,” ujarnya.
Di bidang keamanan, dr. Aminuddin menginstruksikan penguatan komunikasi mulai tingkat kecamatan hingga kelurahan. Ia meminta peran aktif Polisi RW serta unsur TNI dan Polri di wilayah untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk menghidupkan kembali siskamling di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang intens menjadi kunci dalam mencegah potensi konflik sosial di tengah dinamika masyarakat.
Wali kota juga menyinggung program Gerakan Indonesia ASRI yang dicanangkan Presiden RI. Ia menyebut program tersebut sejalan dengan gerakan Probolinggo Bersolek yang telah berjalan di Kota Probolinggo, terutama dalam penataan lingkungan dan kebersihan kota.
Selain itu, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), wali kota meminta camat dan lurah melakukan pemantauan terhadap dapur pelaksana di wilayahnya masing-masing. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Pemkot mengimbau seluruh elemen untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kerja bakti terpadu diminta rutin dilaksanakan, disertai pemantauan informasi mitigasi bencana dari BPBD setempat.
“Setiap informasi terkait potensi hujan lebat maupun risiko bencana harus segera disampaikan agar langkah antisipasi bisa dilakukan lebih cepat,” tegasnya.
Rakor tersebut juga diisi paparan dan masukan dari unsur forkopimda terkait situasi dan kondisi terkini di wilayah Kota Probolinggo. [irf.dre]
