Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Upaya ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Persiapan Program MBG pada Senin (7/7), bertempat di Ruang Rapat Nawasena, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo.
Dalam pemaparannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Dodik Hermawan, menyoroti urgensi penyelesaian proses verifikasi dan validasi lahan yang akan digunakan sebagai dapur MBG.
“Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) RI, secara nasional telah terverifikasi 1.542 lahan. Dari jumlah tersebut, 178 sudah disurvei, sementara 1.399 lainnya belum disurvei. Baru 127 lokasi yang dinyatakan siap dibangun,” urainya.
Dodik menegaskan, percepatan penyediaan lahan menjadi kunci utama suksesnya program. “Fokus kita saat ini adalah memastikan lahan pinjam pakai dari Pemda memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan,” imbuhnya.
Untuk Kota Probolinggo, diusulkan tiga lokasi sebagai calon dapur MBG SPPG tahun 2025, yakni pertama, tanah seluas ± 2.000 m² di Jl. PO Nusantara (belakang SMPN 7), Kelurahan Kanigaran, dengan Sertifikat Hak Pakai No. 84/2021.
Yang kedua, tanah seluas ± 2.430 m² di Jl. Mawar Permai, Kelurahan Sukabumi, Sertifikat Hak Pakai No. 54/2021. Dan ketiga, tanah dan bangunan seluas ± 4.350 m² di Jl. Soekarno-Hatta, Kelurahan Curahgrinting (eks. PT UTB/Ganesha), Sertifikat Hak Pakai No. 20/2020.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan strategis, antara lain Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapperinda, serta mitra dari wilayah Kecamatan Wonoasih dan Kanigaran yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, menyampaikan bahwa program MBG di daerahnya menyasar 49.604 jiwa. Jumlah tersebut mencakup 170 anak TPA, 2.003 anak KB, serta 47.431 siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB. Di luar itu, lanjut Siti, ibu hamil dan anak-anak penderita stunting juga masuk dalam skema perhatian ke depan.
Wali Kota Probolinggo, H. Aminuddin, menegaskan bahwa pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menunggu petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dari Gubernur.
“Ini menjadi agenda penting yang kami bahas bersama kepala daerah se-Jawa Timur terkait kesiapan daerah dalam pelaksanaan SPPG,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menekankan perlunya aksi konkret.
“Alhamdulillah, hari ini tim MBG terbuka menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi. Ini menjadi catatan awal kami untuk bergerak cepat. Saya menangkap sinyal bahwa langkah nyata perlu segera dilakukan. Titik koordinat lokasi akan segera dikirimkan ke pusat untuk mempercepat proses persetujuan,” pungkasnya. [fir.gat]