Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo mengikuti rapat daring yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, Rabu (19/3) pagi untuk membahas tindak lanjut hasil pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.
Dihadiri oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Asisten Administrasi Umum Retno Fadjar Winarti serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Fatchur Rozi di ruang Command Center kantor pemkot.
Salah satu narasumber dalam rapat, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan berbagai tantangan dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini.
Ia juga memaparkan data terkait proses pengangkatan dan penetapan nomor induk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Tahun 2024.
“Untuk CPNS batas akhirnya adalah Juni 2025, untuk PPPK batas akhirnya adalah Oktober 2025, oleh karena itu Bapak Ibu semua, ini yang perlu percepatan dari kita, agar sesuai dengan target sebagaimana arahan Bapak Presiden,” beber Kepala BKN.
Usai mengikuti rapat, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari mengatakan bahwa di Kota Probolinggo, rekrutmen CASN tahun ini hanya mencakup pengangkatan PPPK. Saat ini, prosesnya sedang menunggu persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN.
“Kalau disini, formasi disini tidak ada untuk PNS, nah PPPK nya itu sudah dilaksanakan, sudah dikirimkan, tinggal menunggu updating dari pusat untuk disegerakan penerbitan NIP, kaitannya dengan hal tersebut sampai bulan Oktober kalau PPPK, jadi kita fokus ke PPPK-nya,” terang Wawali Ina.
Senada dengan pernyataan Wakil Wali Kota Ina, Kepala BKPSDM Kota Probolinggo, Fatchur Rozi menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Tahun 2024 masih menunggu keputusan pertimbangan teknis (pertek) dari BKN.
Setelah keputusan tersebut diterbitkan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pelantikan bagi peserta yang lulus seleksi.
“Yang jelas di Kota Probolinggo sendiri sudah kami lakukan usulan NIP, tinggal perteknya turun dari BKN, masih diproses di sana, setelah itu bisa turun ke daerah untuk ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), untuk bisa melantik, langsung kita lakukan di bulan berikutnya, setelah turunnya itu, tidak ada masalah,” jelas Fatchur Rozi.
Diketahui, dalam seleksi tahap pertama Tahun 2024, sebanyak 123 peserta mengikuti proses seleksi. Dari jumlah tersebut, 43 orang dinyatakan lulus sebagai PPPK.
Sementara itu, seleksi tahap kedua masih menunggu jadwal resmi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh BKN. “Yang tahap II nanti, tinggal menunggu informasi kapan jadwal mulainya seleksi, himbauan saya agar persiapkan dengan tetap belajar, seleksi tetap akan berjalan, kita menunggu jadwal dari BKN,” tambah Kepala BKPSDM itu. [fir.dre]