Kota Mojokerto, Bhirawa
Pemerintah Kota Mojokerto menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Sabha Mandala Madya, Balaikota Mojokerto, Jumat (20/2).
Forum ini menjadi instrumen penting dalam menjaring aspirasi masyarakat guna memastikan arah pembangunan yang tepat sasaran.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan wajib dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama agar perencanaan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan riil warga.
“Kepentingan terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan tidak hanya dirumuskan oleh pemerintah. Kita butuh masukan secara bottom-up karena sasaran dan objek pembangunan adalah masyarakat itu sendiri,” ujar wali kota yang akrab disapa Ning Ita.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memaparkan visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mojokerto 2025–2029, yakni mewujudkan Kota Mojokerto menjadi kota yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, terdapat lima indikator utama untuk mengukur capaian pembangunan daerah. Indikator pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2025, IPM Kota Mojokerto tercatat sebesar 82,35 atau meningkat 0,59 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat secara bertahap setiap tahun.
Indikator kedua adalah tingkat kemiskinan. Ning Ita menekankan, seiring meningkatnya IPM, angka kemiskinan harus menunjukkan tren penurunan. Selain jumlahnya berkurang, kedalaman dan penyebaran kemiskinan juga harus semakin menyempit agar penanganannya lebih tepat sasaran.
Indikator ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Hingga triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mencapai 5,15 persen. Ia berharap tren ini terus meningkat meski di tengah ketidakpastian ekonomi nasional yang turut berpengaruh terhadap daerah.
Sementara itu, indikator keempat yakni gini rasio juga menunjukkan tren positif. Ning Ita menargetkan rasio ketimpangan pendapatan terus menurun pada 2027 sebagai tanda pemerataan kesejahteraan yang semakin baik.
Pada indikator kelima, yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), ia menyoroti adanya anomali karena TPT mengalami kenaikan meski angka kemiskinan menurun.
Untuk menekan angka pengangguran, Pemkot Mojokerto mengandalkan sejumlah sektor yang diproyeksikan membuka lapangan kerja baru.
Sebanyak 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan beroperasi diperkirakan mampu menyerap minimal 45 tenaga kerja di masing-masing unit.
Selain itu, kehadiran pabrik rokok baru diproyeksikan menyerap sekitar 600 tenaga kerja. Tiga pabrik rokok yang sempat kolaps pada akhir 2023 juga telah diakuisisi dan direncanakan kembali beroperasi pada 2026.
“Kita optimistis tingkat pengangguran terbuka bisa menurun pada 2027. Semakin banyak lowongan pekerjaan, semakin besar peluang penyerapan tenaga kerja di Kota Mojokerto,” jelasnya.
Melalui forum ini, Ning Ita mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif dan solutif. Setiap saran yang dihimpun akan menjadi bahan penyempurnaan Ranwal RKPD 2027 agar kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan visi pembangunan Kota Mojokerto. [oky.dre]