Kota Batu,Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengambil langkah kongkret untuk menjadikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan dengan mengikis ketergantungan warga mampu terhadap subsidi pemerintah. Dengan langkah ini ke depan tidak ada lagi warga prasejahtera yang belum ter-cover program perlindungan kesehatan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu telah menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan JKN. Karena fakta di lapangan tercatat angka kemiskinan menunjukkan masih ada sekitar 9.600 warga dalam kategori desil 1-5 (masyarakat prasejahtera) yang belum memiliki jaminan kesehatan sama sekali.
Saat ini tingkat keaktifan peserta JKN di Kota Batu telah mencapai 80 persen. Hal ini menunjukkan kepesertaan JKN masih ada ketimpangan di dalamnya. Kontribusi segmen mandiri hanya berada di angka 9 persen.
“Sementara 9.600 warga masyarakat prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1-5 belum memiliki jaminan kesehatan sama sekali,” ujar Aditya Prasaja, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu saat menggelar Sosialisasi Strategi Optimalisasi JKN di Graha Pancasila kota ini, Jumat (13/3).
Ia menegaskan bahwa menjadi tugas besar Pemerintah Kota untuk mengaktifkan warga prasejahtera dalam JKN. Untuk itu pihaknya akan menyisir ulang data, mana warga yang benar-benar membutuhkan namun belum masuk, dan mana saja peserta yang berada di desil tinggi atau warga mampu namun masih menerima subsidi pemerintah.
Untuk itu Dinkes mengajak para kepala desa dan lurah untuk merapikan data kepesertaan JKN. Maksudnya, warga yang berstatus mampu akan dihapus dari daftar penerima subsidi.
Pemkot Batu akan segera melakukan aktivasi kartu JKN bagi warga miskin. Bagi masyarakat yang terdaftar dalam desil 1-5 namun belum memiliki jaminan, kartu JKN kini dapat diaktifkan secara instan dalam waktu 24 jam melalui Dinas Kesehatan.
Kemudian untuk warga di desil 6-10 atau kategori mampu yang mengalami kondisi darurat, pemerintah tetap memberikan bantuan. Namun bantuan ini hanya bersifat sementara. Setelah masa darurat selesai maka mereka wajib pindah ke segmen mandiri.
“Jadi penerima subdisi atau bantuan pemerintah diprioritaskan untuk mereka yang benar-benar kesulitan secara ekonomi,” tegas Aditya.
Tahun ini, Pemkot Batu telah mengalokasikan anggaran fantastis mencapai Rp 3 miliar per bulan untuk premi kesehatan masyarakat. Meskipun ada sedikit rasionalisasi anggaran, Dinkes menjamin target Universal Health Coverage (UHC) Kota Batu akan tetap terjaga di atas 80 persen melalui evaluasi yang sangat selektif.
Dalam arahannya, Walikota Nurochman menyatakan komitmen Pemerintah Kota Batu untuk melalukan penguatan fasilitas kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini untuk mengatasi ketimpangan fasilitas kesehatan seperti posyandu yang belum memiliki peralatan lengkap.
Selain melengkapi peralatan, Pemkot juga akan menyiapkan sebanyak 18 dokter yang ditugaskan khusus untuk melayani masyarakat di 18 desa melalui Pondok Bersalin Desa (Polindes). “Jika sebelumnya Polindes identik dengan tenaga non-dokter, kini masyarakat desa bisa berkonsultasi langsung dengan dokter minimal tiga hari dalam seminggu,” ujar Nurochman.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Batu, Erra Widayati memberikan catatan kritis mengenai fenomena di lapangan. Ia menyoroti tingginya angka tunggakan pada segmen mandiri. “Banyak peserta yang memiliki pola pikir untuk mengaktifkan kartu JKN jika sudah sakit,” ungkapnya.
Namun demikian ia juga memberikan apresiasi kepada manajemen data di Kota Batu yang merupakan salah satu yang terbaik dan tercepat. Pada Februari lalu, ada 974 data PBI JK yang dinonaktifkan karena status ekonomi yang membaik. Lalu di Maret, ada peralihan signifikan sebanyak 1.600 peserta ke PBI Pemda.
“Pergerakan ribuan data dalam sebulan ini sangat luar biasa. Karena di daerah lain angkanyavhanya hitungan puluhan atau ratusan,” tandas Erra.(nas.hel)
