Kota Batu, Bhirawa
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Maka Hari Senin (8/12) Pemkot Batu menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Forkompimda bertempat di Graha Pancasila, Balai Kota Batu.
Gelar FGD mengambil tema ‘Kolaborasi Pemerintah Kota Batu dengan Aparat Penegak Hukum sebagai Wujud Satu Aksi Basmi Korupsi di Masa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk Kemakmuran Rakyat’. FGD ini sekaligus untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 pada 9 Desember.
”Peringatan Hakordia 2025 merupakan momen yang tepat untuk melakukan transformasi tata kelola pemerintahan di Pemkot Batu, terutama dalam hal meningkatkan integritas Pemkot Batu sebagai Pemerintah Daerah yang bersih dan berintegritas,” ujar Nurochman, Wali Kota Batu dalam sambutannya, Senin (8/12).
Hadir dalam FGD ini 4 narasumber yang berkompeten dalam penegakan hukum. Mereka yaitu, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Batu Andi Yudha Pranata, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Andy Sasongko, Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malang Dyan Martha Budhinugraeny. Selain itu FGD juga menghadirkan akademisi Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Alfons Zakaria.
‘Apresiasi kami sampaikan kepada para narasumber yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang hukum yang bersedia hadir dalam FGD hari ini,” ungkap Cak Nur, panggilan akrab Nurochman.
Kegiatan ini erat sekali kaitannya dengan peringatan Hakordia 2025 sebagai ruang positif untuk arah pembangunan Kota Batu. Dan hal ini sembari terus tetap menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Kota Batu yang bersih.
Dalam upaya percepatan (akselerasi) transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Batu, kata Cak Nur, Pemkot Batu berkomitmen untuk menjalankan 4 langkah nyata. Yaitu, menempatkan integritas pegawai Pemkot Batu sebagai budaya kerja; penyederhanaan perizinan dan digitalisasi pelayanan; pengawasan internal yang lebih ketat dan terstruktur; serta koordinasi rutin dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pencegahan dini terhadap perilaku korupsi.
”Semoga ke depannya, kolaborasi antara Pemkot Batu dan Aparat Penegak Hukum, dapat terjalin dengan lebih baik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, sehingga menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Batu,” harap Cak Nur.
Dalam kegiatan FGD ini, pemkot juga menyelingi penyerahan piagam penghargaan. Hal ini untuk meningkatkan motivasi dalam penegakan hukum yang positif agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud. [nas.fen]