Pemkab Tulungagung, Bhirawa.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Senin (30/9).
Rapat koordinasi tingkat tinggi dalam mendorong optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini dibuka oleh Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno.
“Pertemuan high level meeting hari ini untuk percepatan digitalisasi daerah. Yang hadir pimpinan OPD yang punya kewajiban menarik pajak dan retribusi daerah. Selain juga dari BI Kediri,” ujar Pj Bupati Heru Suseno usai pembuka acara High Level Meeting TP2DD di salah satu hotel di Kota Tulungagung tersebut.
Ia menyebut Pemkab Tulungagung sudah memasang target pada semester kedua tahun 2024 ini untuk capaian skor indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sebesar 100 persen. “Semoga saja sampai akhir Desember 2024 sudah mencapai 100 persen,” sambungnya.
Pj Bupati Heru Suseno mengakui saat ini Pemkab Tulungagung untuk capaian ETPD sudah 98,8 persen. Meski progresnya cukup bagus, namun itu perlu ditingkatkan lagi sampai 100 persen.
“Di semester satu tahun 2024, alhamdulilah sudah 98,8 persen. Itu skor indeks di Jatim urutan lima,” paparnya.
Selanjutnya pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim itu membeberkan ada beberapa pajak dan retribusi yang belum maksimal sehingga belum mencapai 100 persen pembayarannya non tunai. Yakni PBB-P2, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan BPHTB.
“Untuk meningkatkan sampai 100 persen BI akan membantu. Nanti ada bimbingan teknis, sekaligus ada semacam peningkatan kapasitas dari teman-teman yang menjadi tim TP2DD,” paparnya lagi.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Lilik Ismiati, mengungkapkan mulai bulan Agustus 2024, Bapenda Kabupaten Tulungagung tidak menerima pembayaran tunai. “Pembayaran di Bapenda bisa menggunakan QRIS atau dengan EDC (ekectronic data capture),” katanya.
Menurut dia, pembayaran non tunai itu sebagai bagian strategi untuk mencapai skor ETPD sebesar 100 persen pada semester dua tahun 2024 yang tinggal meningkatkan lagi 2,2 persen dari semester sebelumnya.
“Kami sudah sosialisasikan pada masyarakat. Baik itu melalui medsos dan surat ke desa-desa. Mulai Agustus 2024, Bapenda tidak menerima pembayaran tunai atau cashless,” tuturnya.
Sedang terkait target penerimaan PBB-P2, Lilik Ismiati, menyatakan sampai sekarang targetnya telah terpenuhi, yakni Rp 40,5 miliar. Bahkan sudah melebihi sampai mencapai Rp 40,9 miliar.
“Tetapi untuk potensi yang sudah ada saat ini sekitar 96 persen. Kami yakin sampai akhir tahun tidak akan sampai empat persen juga,” pungkasnya. [wed,gat]
