Tuban, Bhirawa
Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, Pemkab Tuban bersama Perum Bulog menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan petani.
Melalui kerja sama yang terintegrasi antara Pemkab Tuban, Perum Bulog, dan Kodim 0811 Tuban, serapan gabah di Kabupaten Tuban tercatat melampaui target yang telah ditetapkan untuk musim panen tahun ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2025, Pemkab Tuban bersama Bulog dan Kodim 0811 Tuban terus melaksanakan penyerapan gabah dari hasil panen petani. Harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Pada 27 April 2025, realisasi serapan telah mencapai 15.071.345 kilogram atau setara dengan 231,95 persen dari target yang ditetapkan sebesar 6.497.617 kilogram. Capaian tersebut sebagai hasil sinergi yang baik antara pemerintah, Bulog, TNI, dan petani.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras bersama, kita mampu melampaui target serapan gabah,” ungkapnya.
Eko Julianto mengatakan, Bupati Tuban memberi arahan agar Pemkab Tuban selalu hadir untuk melindungi hasil panen petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Ikhtiar tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, mendukung stabilitas pasokan beras nasional, serta menyiapkan cadangan pangan.
Mantan Kepala Dinsos P3A PMD Tuban ini menambahkan pihaknya aktif mendampingi petani melalui penyuluhan terkait standar mutu gabah dan fasilitasi akses terhadap program-program bantuan pertanian.
Dengan capaian ini, Pemkab Tuban optimistis mampu menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan beras daerah, serta memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani.
Ke depan, Pemkab Tuban dan Bulog berkomitmen terus memperkuat kerja sama dan inovasi dalam mendukung produktivitas pertanian, memperluas jangkauan serapan hasil panen, dan memperkuat cadangan pangan daerah.
“Kerja sama yang erat sangat membantu pencapaian ini. Meskipun target serapan telah terlampaui, Pemkab Tuban bersama stakeholder terkait tetap berkomitmen untuk terus menyerap gabah hasil panen petani demi meningkatkan kesejahteraan mereka,” tandasnya.
SPI Usulkan Harga Dasar Bukan HPP GKP
Sementara, sebelumnya di tempat terpisah, para petani di Kabupaten Tuban mengeluhkan harga gabah yang masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Tuban Kusman mengatakan, selama beberapa bulan terakhir, harga gabah hanya berada pada kisaran Rp6.100 per kilogram.
Padahal pemerintah telah menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) seharga Rp6.500 per kilogram.
“Kemarin masih di bawah HPP,” kata Kusmen,(25/4/2025).
Menurut Kusman, dengan harga Rp6.100 per kilogram, petani di Kabupaten Tuban hanya mendapatkan untung Rp100 per kilogram saja. Sebab, dari hitungan yang dilakukan oleh SPI, biaya pokok produksi padi per kilogramnya sudah mencapai Rp6.000.
“Kita telah melakukan perhitungan keuntungan, hanya berkisar Rp100 saja per kilogram,” imbuhnya.
Harga pembelian tersebut bukan sepenuhnya salah tengkulak. Sebab, HPP Rp6.500 merupakan harga pembelian pemerintah bukan harga dasar pembelian di petani.
“Seharusnya pemerintah bukan menetapkan HPP melainkan memberlakukan harga dasar,” tuturnya.
Hal ini dirasa penting untuk melindungi produk pertanian, terlebih masih sering ditemukan pembelian padi dengan harga di bawah Rp6.500 per kilogramnya.
“Harapannya harga dasar Rp7.000 agar petani masih mendapatkan untung Rp1.000 per kilogram,” pungkasnya. [hud.gat]