Sumenep, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar silaturahim bersama alim ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Sumenep. Acara yang berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep ini diinisiasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Sumenep. Hal itu sebagai bentuk upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para ulama, terutama dalam suasana Ramadan yang penuh berkah.
Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim mengatakan, silaturahmi dengan ulama merupakan agenda penting yang harus terus dilakukan. Sebab, ulama memiliki peran strategis dalam membimbing umat, sebagaimana pesan Rasulullah bahwa tanpa ulama, masyarakat akan kehilangan arah.
”Ini merupakan agenda dari Pemkab Sumenep untuk bersilaturahmi dengan para ulama yang ada, karena kita tidak bisa meninggalkan beliau-beliau. Kata Rasul, tanpa ulama kita akan sempoyongan, kita bagaikan binatang tanpa ulama,” kata KH Imam Hasyim, Minggu (23/03).
Menurut KH Imam Hasyim, selain sebagai ajang silaturahmi, juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Sumenep untuk meminta doa kepada para ulama demi kelancaran pemerintahan dan kemajuan daerah di masa depan. ”Kami meminta agar para ulama mendoakan kelancaran program pemerintah,” jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Sumenep ini juga menyampaikan, saat ini ada sebanyak 3.500 guru ngaji telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemkab Sumenep.
”Alhamdulillah, tahun ini sebanyak 3.500 guru ngaji telah tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan semuanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Kami berharap di tahun mendatang jumlahnya bisa lebih banyak lagi demi kesejahteraan guru mengaji yang ada di desa-desa,” katanya.
Dalam acara ini, juga dilakukan penyerahan santunan jaminan kematian kepada enam guru ngaji yang telah meninggal dunia. Setiap ahli waris berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. ”Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada dua ahli waris,” ucapnya.
KH Imam Hasyim berharap, melalui silaturahmi ini, hubungan antara ulama dan pemerintah semakin erat. Ia juga mengajak para ulama untuk memberikan kritik yang bersifat membangun demi kemajuan Kabupaten Sumenep ke depan.
”Kami harapkan kritik dan masukan dari para ulama, tentu yang sifatnya konstruktif, bukan destruktif. Demi kemajuan Sumenep ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Sumenep menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
”Acara ini dihadiri oleh sekitar 800 peserta dari berbagai wilayah, baik dari daratan maupun kepulauan di Kabupaten Sumenep,” kata Kamil.
Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari para ulama terkait kebijakan daerah di bidang keagamaan, mendorong peran ulama dalam menciptakan harmoni sosial, serta menguatkan nilai-nilai keislaman di masyarakat.
”Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh Bagian Kesra Setdakab Sumenep,” tukasnya. [sul.fen]