Sampang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya terhadap tata kelola anggaran yang efisien dan transparan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Selasa (14/5).
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz atau biasa dikenal dengan Lora Mahfudz menyampaikan Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, serta Pendapat Akhir terhadap Raperda Kerjasama Daerah.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sampang ini turut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, jajaran Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Daerah, para anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Sampang, serta pimpinan BUMD dan insan pers.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kabupaten Sampang Rudi Kurniawan menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Ia berharap proses pembahasan dan penetapan Raperda berlangsung dengan objektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap seluruh proses pembahasan berjalan transparan dan akuntabel, serta dapat mendorong perbaikan dalam tata kelola pemerintahan daerah ke depan,” ujar Rudi.
Salah satu penekanan penting dalam penyampaian Wakil Bupati Lora Mahfudz adalah keberhasilan pengelolaan anggaran tahun 2024 yang dinilai efisien. Realisasi Pendapatan Daerah melampaui target, yakni mencapai Rp2,08 triliun atau 101,63%, sementara realisasi belanja tercatat hanya 95,56%, menunjukkan pengelolaan fiskal yang terkendali tanpa pemborosan anggaran.
“Ini bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tapi soal bagaimana kita mengelola dengan efisien, tepat sasaran, dan akuntabel,” ujar Wakil Bupati.
Kinerja belanja juga menunjukkan tren positif, dengan realisasi belanja operasi yang menyentuh angka 95,66%, serta belanja modal yang tetap tinggi pada Rp178 miliar. Bahkan, belanja tidak terduga hanya terpakai 12%, menandakan stabilitas fiskal dan minimnya kejadian luar biasa yang membebani anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab juga menekankan pentingnya Raperda Kerjasama Daerah sebagai landasan hukum penguatan kolaborasi antarwilayah. Raperda ini telah difasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur dan akan mendukung pelaksanaan program lintas sektor di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Kerjasama daerah menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan solusi cepat terhadap tantangan pembangunan, terlebih di era fiskal terbatas seperti saat ini,” tambah Wabup.
Rapat ini sekaligus mempertegas langkah Pemkab Sampang dalam mewujudkan visi “Sampang Hebat dan Bermartabat Plus” melalui pengelolaan keuangan yang kuat dan kolaborasi yang luas. [lis.gat]