Bupati Marhaen Djumadi menyalurkan bantuan langsung tunai sementara di pendopo KRT Sosroe Kusumo dihadapan penerima manfaat BLTS, Camat Nganjuk, serta Lurah-Lurah Kecamatan Nganjuk, Kamis (27/11/2025),
Pemkab Nganjuk, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menggulirkan Bantuan Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat. Total 68.504 warga tercatat sebagai penerima manfaat, sebuah angka yang di atas kertas menunjukkan kepedulian negara pada lapisan masyarakat paling rentan. Hari ini, melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia, bantuan sebesar Rp900.000 diserahkan kepada 1.248 penerima tahap berikutnya.
Dalam pidato sambutannya di pendopo KRT Sosroe Kusumo dihadapan penerima manfaat BLTS, Camat Nganjuk, serta Lurah-Lurah Kecamatan Nganjuk, Kamis (27/11/2025), Bupati Marhaen Djumadi,mengatakan:
“Hadirin yang saya hormati, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk menyalurkan Bantuan Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat kepada total 68.504 (enam puluh delapan ribu lima ratus empat) penerima manfaat”, kata Kang Marhaen
“Pada hari ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat kepada 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) penerima manfaat, yang masing-masing menerima sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah),” sambungnya.
“Saya berharap bantuan yang diberikan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebutuhan. Jadikan bantuan ini seagai motivasi untuk bangkit, mandiri dan lebih berdaya ,” pungkas kang Marhaen.
Namun di balik rangkaian seremonial penyaluran, pekerjaan rumah terbesar justru berada pada hulu persoalan: siapa yang memastikan bantuan ini benar-benar tiba di tangan yang berhak? Transparansi data, pemutakhiran basis penerima, serta pengawasan distribusi kerap menjadi titik rawan yang tak terlihat dalam perayaan penyerahan bantuan.
Di desa-desa, suara-suara lirih masih terdengar—ada yang merasa layak tetapi tak terdata; ada yang tercatat tetapi tak lagi memenuhi kriteria. Sementara itu, pemerintah daerah seolah terjebak pada tradisi lama: sibuk menunaikan penyaluran, tetapi kurang sigap mengawal validitas data dan dampak jangka panjangnya.
Bantuan tunai hanya menjawab kebutuhan sesaat. Tanpa kebijakan sosial yang lebih strategis, program seperti ini cenderung berhenti sebagai ritual tahunan, bukan solusi struktural. Nganjuk membutuhkan sistem perlindungan sosial yang lebih presisi, lebih jujur, dan lebih adaptif terhadap kondisi warga miskin yang terus berubah.
Penyaluran hari ini patut diapresiasi. Tetapi apresiasi tak boleh membuat kita abai. Sebab kesejahteraan rakyat tidak cukup dipenuhi oleh angka serah-terima, melainkan oleh keberanian pemerintah memastikan setiap rupiah benar-benar mengangkat harkat hidup warga yang paling rapuh.
Dalam kesempatan yang sama, Haris Sujatmiko, Kadis Dinas Sosial menyatakan bahwa:
“BLT Kesra adalah program bantuan tambahan dari pemerintah buat keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Jadi konsepnya beda dengan PKH dan BPNT yang disalurkan rutin empat kali setahun. Menurutnya program ini memang didesain sebagai stimulus penebalan bantuan, bukan bantuan rutin”, terangnya.
Menurut penjelasannya, pencairan BLT Kesra dilakukan sekali saja untuk tiga bulan sekaligus. Totalnya memang Rp 900 ribu, tapi bukan berarti dana itu cair berkali-kali. Sistemnya dirapel.
“Intinya, BALT Kesra 2025 bukan cair tiap bulan, tapi dirapel jadi satu kali pencairan Rp900 ribu. Secara keseluruhan, program ini dibuat bantu warga paling rentan menjelang akhir tahun, terutama pada periode ekonomi yang cukup dinamis,” pungkasnya. (dro.hel).