Pemkab Mojokerto, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengerahkan sebanyak 220 personil untuk hadapi bencana Hidrometeorologi Tahun 2025, dengan menggelar apel siaga yang dipusatkan di Halaman Kantor BPBD Jabon Mojokerto, rabu 3/12/25. Ke 220 personil tersebut terdiri 90 personel BPBD Kabupaten Mojokerto dan 130 relawan mitra BPBD Kabupaten Mojokerto. Para personil penanganan bencana ini dikukuhkan langsung oleh Bupati Mojokerto.
Apel dimulai dengan doa bersama untuk para korban bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera. Bupati menyampaikan belasungkawa dan meminta seluruh jajaran terus menjaga kewaspadaan mengingat tingginya intensitas bencana di berbagai daerah.
Dalam arahannya, Bupati Albarraa menegaskan, Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, baik yang dipicu faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia. “Ancaman bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan daerah. Karena itu, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Gus Barra atau Gus Bupati ini memberikan perhatian khusus kepada para relawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat. Menurutnya, dedikasi relawan mencerminkan komitmen kuat untuk melindungi keselamatan masyarakat.”Relawan bekerja tanpa terikat waktu. Ini tugas mulia yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keikhlasan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, sebagaimana angin kencang yang melanda sejumlah desa di awal tahun serta peristiwa tanah longsor di Jalur Pacet – Batu pada 8 April 2025 yang menelan korban jiwa. “Risiko bencana ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan dan koordinasi yang matang,” tambah Bupati.
Orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto ini juga memberikan lima arahan untuk optimalisasi Posko Terpadu Bencana Hidrometeorologi, meliputi, monitoring cuaca dan potensi bencana secara berkala, aktivasi sistem peringatan dini dengan cepat dan tepat sasaran, kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan fasilitas darurat, dan penguatan komunikasi berjenjang dari desa hingga kabupaten serta pengutamaan keselamatan petugas dan masyarakat.
Gus Barra juga menekankan penanganan bencana harus bersifat menyeluruh, mencakup mitigasi, edukasi kebencanaan, respons tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Ia juga meminta jajarannya menindaklanjuti setiap informasi dan peringatan dini dari BMKG secara cepat agar risiko bencana dapat diminimalkan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menyampaikan, seluruh unsur pendukung posko telah disiapsiagakan, mulai dari personel, peralatan, hingga mekanisme koordinasi lintas sektor.
“Kami memastikan Posko Bencana Hidrometeorologi beroperasi penuh selama 24 jam. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat melalui sistem komando yang terintegrasi. Kolaborasi dengan relawan, perangkat desa, TNI, Polri, dan stakeholder lainnya adalah kunci keberhasilan penanganan bencana,” jelasnya.
Rinaldi juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah rawan banjir, longsor, dan angin kencang. “BPBD tidak bisa bekerja sendirian. Peran masyarakat sangat penting, baik dalam kesiapsiagaan maupun penyampaian informasi awal. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda bencana,” tambahnya.
Dengan pengukuhan Posko Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap penanganan bencana di wilayahnya dapat lebih cepat, tepat, dan memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh masyarakat.[min.ca]