DPRD Kabupaten Probolinggo, Bhirawa
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026 mulai dibahas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bersama DPRD Kabupaten Probolinggo.
Pembahasan ditandai dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo tentang KUA-PPAS 2026 oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD M Zubaidi, Rabu (10/9).
Rapat turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
KUA-PPAS tahun anggaran 2026 ini disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yakni RPJPD 2025-2045, RPJMD 2025-2029, serta RKPD 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025.
Tema pembangunan tahun 2026 ditetapkan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Kawasan Strategis yang Didukung oleh Pemenuhan Infrastruktur Berkelanjutan dan Peningkatan Produksi Pangan”.
Sekda Ugas Irwanto menjelaskan, strategi kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, energi, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta percepatan investasi.
“Delapan prioritas pembangunan yang ditetapkan antara lain tata kelola dan layanan publik, peningkatan SDM, penguatan kemandirian masyarakat miskin, ketahanan daerah, nilai tambah sektor basis, ketahanan pangan, investasi, serta penyediaan infrastruktur berkualitas,” terang Ugas.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Probolinggo memproyeksikan total penerimaan daerah sebesar Rp2,49 triliun, naik 4,08 persen dibanding tahun 2025. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,54 triliun atau naik 1,58 persen.
Dengan kondisi tersebut, terdapat defisit Rp52 miliar yang akan ditutup melalui surplus pembiayaan daerah. Rencana pembiayaan meliputi pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran 2025 serta alokasi dana cadangan Pilkada 2029 dan penyertaan modal BUMD.
“Secara keseluruhan, APBD 2026 tetap berada pada posisi anggaran berimbang,” tegas Ugas. (fir.dre)