Pemkab Bojonegoro, Bhirawa
Pemkab Bojonegoro salurkan bantuan sosial (bansos) penanganan kemiskinan ekstrem dan bantuan sosial stunting di Kecamatan Gayam, Senin (13/4/2026). Penyaluran bansos dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. Total anggaran yang disalurkan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah Rp8,32 miliar.
Dalam sambutannya, Nurul Azizah mengatakan, penyaluran ke KPM ini merujuk pada Data Tunggal Nasional dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebanyak 57 ribu KK se-Kabupaten Bojonegoro.
Dari data tersebut, dalam 5 tahun ada kebijakan untuk meningkat kemandirian ekonomi. Termasuk di dalamnya ada program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri).
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Nurul sekaligus memantau perkembangan Gayatri, sosialisasi tentang kewajiban sekolah bagi putra-putri daerah, serta mengingatkan untuk menggunakan hak dalam pelayanan Cek Kesehatan Gratis.
“Karena CKG bukan hanya cek gula darah, tensi, kolesterol ataupun asam urat, tapi juga ada cek jantung, paru², pemeriksaan IVA. Dan semuanya gratis. Total layanan ada 20 pemeriksaan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan ada peningkatan kesehatan, pertanian, pendidikan, pembangunan, serta usaha untuk kemandirian seperti program Gayatri dan Domba Kesejahteraan.
Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo menjelaskan, penyaluran bantuan secara simbolis ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan adanya pemutakhiran DTSEN, penyaluran bantuan sosial secara bisa tepat sasaran dan transparan. Pemutakhiran data sendiri ditujukan untuk mendapatkan penerima bantuan sosial yang valid dan akurat, mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
“Setelah dilakukan pemadanan dengan DTSEN Triwulan I Tahun 2026, jumlah penerima yang layak ditetapkan sebanyak 8.973 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” jelasnya.
Untuk data anak stunting dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro per 26 Januari 2026 tercatat sebanyak 1.186 anak. Dan dari hasil pemadanan dengan data KPM PKH, berdasarkan kriteria usia di bawah 5 tahun dan terdaftar sebagai penerima PKH per 31 Desember 2025, terdapat 102 penerima manfaat yang layak ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial stunting Tahun 2026.
Pemerintah daerah berharap program ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta kemandirian ekonomi warga secara berkelanjutan. [bas.kt]
