Bojonegoro, Bhirawa
Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan perubahan iklim. Pemerintah daerah menargetkan perlindungan lahan sawah hingga 87 persen sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menjaga ketahanan pangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Nurul Azizah dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati, Senin (16/3). Menurut dia, perlindungan lahan pertanian menjadi langkah strategis menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk potensi kenaikan harga barang akibat fluktuasi harga bahan bakar minyak dunia.
Nurul menjelaskan, luas lahan sawah yang saat ini terlindungi baru mencapai sekitar 43.000 hektare. Sementara itu, pemerintah pusat menargetkan Kabupaten Bojonegoro memiliki 93.000 hektare lahan pertanian yang dilindungi.
“Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan masyarakat. Sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang wilayah harus segera dilakukan,” ujarnya.
Untuk mendukung akurasi data, pemerintah daerah menggerakkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat basis data pertanian sekaligus mendukung penyesuaian rencana tata ruang wilayah yang akan dimulai pada April mendatang.
Nurul juga mengingatkan para penyuluh agar tetap bekerja optimal bagi masyarakat Bojonegoro meskipun secara administratif kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, mengatakan tantangan ke depan tidak ringan. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juni mendatang sehingga petani perlu menyesuaikan pola tanam dengan ketersediaan air.
Selain perlindungan lahan, pemerintah daerah juga menjajaki upaya efisiensi biaya produksi melalui program elektrifikasi pertanian. Penggunaan pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang bergantung pada bahan bakar minyak.
Melalui perlindungan lahan pertanian, penguatan basis data petani, serta efisiensi biaya produksi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis dapat mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan penting di Jawa Timur.[bas.ca]
