“Pada awal tahun 2026, dari 104 lokasi, sebanyak 101 lokasi Sekolah Rakyat permanen tahap dua sudah proses pembangunan dan dijadwalkan selesai pada 20 Juni 2026,”
Jakarta, Bhirawa
Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 101 unit Sekolah Rakyat permanen tahap dua di berbagai wilayah Indonesia rampung pada Juni 2026 atau sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.
”Pada awal tahun 2026, dari 104 lokasi, sebanyak 101 lokasi Sekolah Rakyat permanen tahap dua sudah proses pembangunan dan dijadwalkan selesai pada 20 Juni 2026,” kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu.
Penyelesaian infrastruktur pendidikan ini diprioritaskan agar fasilitas tersebut dapat langsung digunakan untuk menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 pada Juli mendatang. Saat ini, pembangunan fisik tahap dua telah menjangkau 104 lokasi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua.
Qodari menjelaskan bahwa sebaran 104 lokasi tersebut mencakup 40 titik di Pulau Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, dan 16 lokasi di Sulawesi. Selain itu, terdapat masing-masing tiga lokasi di Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, serta empat lokasi di Kepulauan Maluku.
”Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah termasuk daerah tertinggal dan kepulauan,” kata Qodari menambahkan.
Berdasarkan data per 23 Maret 2026, progres fisik pembangunan tahap kedua secara nasional telah mencapai 17,04 persen. Meskipun secara umum berjalan lancar, pemerintah mencatat adanya kendala lapangan di beberapa titik seperti masalah lahan di Aceh Singkil dan akses jalan di Lampung Timur.
Untuk mempercepat pengerjaan, Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan koordinasi intensif dengan penyedia jasa dari BUMN karya dan pihak swasta. Koordinasi ini bertujuan mengurai hambatan administratif maupun sosial yang dapat menunda target penyelesaian.
”Rapat koordinasi ini menghasilkan pemetaan masalah secara jelas dan tepat untuk dapat diurai melalui rapat koordinasi lanjutan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tutur Qodari.
Program Sekolah Rakyat ini dirancang secara khusus untuk melayani kelompok masyarakat paling rentan pada kategori desil 1 dan 2. Dengan kapasitas 1.080 siswa per unit sekolah, proyek tahap dua ini menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk membangun total 500 Sekolah Rakyat permanen hingga tahun 2029.
Dukungan sumber daya manusia juga telah disiapkan untuk menopang operasional sekolah-sekolah tersebut. Saat ini, tercatat sebanyak 2.304 guru serta 4.760 tenaga kependidikan dan medis telah disiagakan untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar bagi siswa kurang mampu. [ant.kt]


