Seminar Nasional ‘Penguatan Strategi Nasional Indonesia dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk Mewujudkan Pekerjaan yang Layak’ di Jakarta, Rabu (21/8/2024)
Jakarta, Bhirawa.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi,” kata Afriansyah saat menjadi keynote speaker Seminar Nasional tentang ‘Penguatan Strategi Nasional Indonesia dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk Mewujudkan Pekerjaan yang Layak’ di Jakarta, Rabu (21/8/2024)
Afriansyah menjelaskan komitmen bersama dalam melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yakni setiap langkah diambil pemerintah tak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan hak asasi manusia.
Sebagai bagian dari komitmen ini, Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHA) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, harus diperkuat melalui pembentukan kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas para pelaku bisnis.
Stranas BHA diharapkan dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional. “Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya
Kemnaker sesuai tugasnya kata Afriansyah, juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis yang bertanggung Jawab. “Hal ini bukan hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi dunia usaha, ” ujarnya.
Direktur Jenderal HAM Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemkumHAM) Dhahana Putra menekankan pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis, khususnya terkait dengan penerapan kerja layak.
“Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja, ” katanya. (ira.hel).
