DPRD Jatim, Bhirawa
Proses pembentukan pimpinan definitif DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 berada di ambang keterlambatan. Meski sudah memasuki tenggat waktu, hanya Partai Golkar yang mengajukan nama wakil ketuanya, Blegur Prijanggono, untuk mengisi salah satu dari lima kursi pimpinan dewan.
Sementara itu, empat partai lainnya, yakni PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Demokrat, masih belum mengirimkan nama. Golkar, partai berlambang pohon beringin, bergerak cepat dengan memilih Blegur, yang merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim sebelumnya, dan kini menjabat sebagai Bendahara DPD Golkar Jatim. Di sisi lain, ketidakjelasan dari empat partai besar lainnya justru menjadi sorotan, mengingat posisi-posisi penting ini sangat dinantikan untuk segera difinalisasi.
Ketua DPRD Jatim sementara, Anik Maslachah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya mengingatkan kelima partai sejak pekan lalu. ”Kami sudah mengirim surat kepada lima partai yang mendapatkan jatah kursi pimpinan. Harapannya, nama-nama bisa masuk sebelum tanggal 10 September. Namun, hingga sore ini, hanya Golkar yang sudah memenuhi kewajiban,” ujar Anik saat dikonfirmasi, Selasa (10/9).
Meski demikian, Anik menegaskan, rapat paripurna tetap bisa digelar meski baru satu nama yang masuk. ”Sekretariat DPRD Jatim sedang mempersiapkan administrasi untuk paripurna. Meskipun hanya satu partai yang mengusulkan, rapat tetap bisa dilakukan untuk membawa usulan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.
Hingga pukul 18.30 WIB, belum ada tanda-tanda dari PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, atau Demokrat untuk mengajukan nama calon pimpinan mereka. Padahal, posisi-posisi strategis ini krusial dalam menentukan jalannya roda pemerintahan di Jawa Timur lima tahun ke depan.
Anik yang juga merupakan Sekretaris DPW PKB Jatim, berharap bahwa semua partai segera menyampaikan nama agar pembentukan pimpinan definitif DPRD Jatim tidak berlarut-larut. ”Mudah-mudahan bisa lengkap secepatnya, agar SK dari Kemendagri bisa segera diterbitkan, dan DPRD Jatim dapat bekerja optimal,” harapnya.
Dengan dinamika ini, publik menanti langkah cepat dari partai-partai besar tersebut. Keterlambatan ini dikhawatirkan akan memperlambat proses legislatif, termasuk program-program strategis yang menunggu pembahasan di DPRD Jatim. [geh.fen]
