Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial (UPT PTKS) Malang, Dinas Sosial Jatim, menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) di Gedung Auditorium UPT PTKS Malang.
Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman petugas dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Kegiatan diikuti oleh petugas SIKS-NG dari berbagai daerah di Jawa Timur dan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial RI.
Dari Pusdatin Kemensos RI, Eko Saputra memberikan paparan mengenai dasar hukum DTSEN yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 dan 8 Tahun 2025. Ia menekankan bahwa DTSEN merupakan data rujukan untuk berbagai program nasional, termasuk pengentasan kemiskinan.
“Penguatan kapasitas petugas pengelola SIKS-NG sangat penting untuk memastikan data yang dikelola valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Eko.
Materi yang disampaikan mencakup prosedur usulan bantuan sosial, timeline pembaruan data, serta pemahaman variabel DTSEN seperti indikator sosial, ekonomi, dan demografi. Para peserta juga mengikuti demo penggunaan aplikasi SIKS-NG dan aktif berdiskusi terkait kendala di lapangan, seperti perbedaan dokumen kependudukan dan duplikasi data.
Eko menambahkan pentingnya integritas dalam pengelolaan data. “Tugas kita bukan hanya mengumpulkan data. Tugas kita adalah menghidupkan data dengan kejujuran, merawatnya dengan integritas, dan menggunakannya dengan hati nurani,” ujarnya dalam sesi penutup.
Selama pelatihan, peserta juga difasilitasi dengan snack dan makan siang untuk menjaga fokus selama kegiatan berlangsung. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya sesi tanya jawab dan diskusi kelompok.
Pelatihan ini diharapkan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan DTSEN, guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. [rac.dre]