Kota Malang, Bhirawa
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Malang hingga akhir Juni 2025 menunjukkan capaian kinerja yang positif. Catatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang realisasi pendapatan negara di wilayah Malang pada semeser I 2025 mencapai Rp 915,3 miliar, tumbuh 1,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, Rabu (16/7) kemarin menyampaikan jika capaian ini sangat positif. “Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai komponen penerimaan, meskipun terdapat kontraksi di sektor perpajakan,” terang Muhammad Rusna.
Disampaikan dia, dari sektor Pajak Penghasilan tercatat sebesar Rp3 triliun, mengalami penurunan 17,67% (yoy), sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) turun 39,22% (yoy) menjadi Rp5,5 triliun. Di sisi lain, penerimaan dari Cukai justru meningkat sebesar 7,97% menjadi Rp44,3 triliun.
Sedangkan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lanjut Rusna, turut menunjukkan kinerja menggembirakan dengan realisasi Rp226,1 miliar atau 117,34% dari target, tumbuh 3,53% dibandingkan tahun lalu.
Di sektor Belanja Negara, tercatat mencapai Rp7,1 Triliun atau 48,01% dari pagu anggaran sebesar Rp14,9 triliun, meski secara tahunan mengalami penurunan sebesar 5,79% (yoy). Disebutkan dia penurunan belanja pemerintah pusat sebesar 15,37% (yoy) berhasil dikompensasi oleh kinerja belanja Transfer ke Daerah (TKD).
Sedangkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) didominasi oleh Belanja Pegawai (56,68%), disusul Belanja Barang (30,84%), Belanja Modal (31,65%), dan Belanja Bantuan Sosial (49,50%). Sementara itu, belanja TKD telah tersalur sebesar Rp4,4 triliun (49,59%).
Capaian tersebut, Sambungnya didukung oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,6 triliun (52,23%), Dana Transfer Khusus Rp828,5 miliar (47,07%), dan Dana Desa sebesar Rp502,8 miliar (60,17%). “Penyaluran Dana Desa tahap II telah disalurkan ke 79 desa, dengan rincian 48 desa di Kabupaten Malang dan 31 desa di Kabupaten Pasuruan,” sambungnya.
Terkait inflasi, pada Juni 2025, Kota Malang mengalami inflasi sebesar 2,11% (month-to-month), lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Jawa Timur dan nasional. Inflasi didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan komoditas penyumbang utama seperti cabai rawit, kacang panjang, bawang merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.
Dalam upaya pengendalian inflasi, urai Rusna pemerintah pusat melaksanakan program 4K yang meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Untuk di wilayah Malang Raya dan Pasuruan, belanja K/L yang ditandai (tagging) untuk mendukung pengendalian inflasi telah mencapai Rp41,9 miliar atau 30,14% dari pagu Rp139 miliar hingga akhir Juni 2025.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2024, Kota Malang mencatat IPM tertinggi di angka 84,68, naik dari 83,39 pada 2023. Peningkatan ini didorong oleh indikator seperti umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita per tahun.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di wilayah Malang Raya dan Pasuruan terus menurun dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Kota Malang mencatat TPT tertinggi pada 2024 sebesar 6,10%, turun signifikan dari 9,65% pada 2020.
Sementara Kota Batu menjadi daerah dengan TPT terendah yakni 3,63%. Wilayah Pasuruan juga menunjukkan penurunan serupa. “Hal ini menunjukkan peningkatan serapan tenaga kerja dan efektivitas program ketenagakerjaan daerah,” pungkasny.[mut.ca]