Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Kota Malang, Bhirawa
Pembangunan Pasar Besar Malang (PBM) belum dilaksanakan, lantaran para pedagang belum satu visi. Bahkan masalah tersebut menyebabkan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), belum juga turun. Wahyu Hidayat Wali Kota Malang, kepada sejumlah wartawan menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengam KemenPU, revitalisasi PBM.
Wahyu menyebut, pro dan kontra dari pedagang yang menghambat revitalisasi PBM. “Pedagang belum satu suara. Karena itu, KemenPU menganggap kami belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dibawah,” ujar Wahyu.
Wahyu berharap persoalan ini segera diselesaikan, pasalnya akan berdampak buruk bagi pedagang sendiri. Pemerintah Kota Malang sendiri juga berupaya untuk melakukan pendekatan kepada pedagang agar satu suara. “Ada kelengkapan-kelengkapan harus diselesaikan. Tetapi, karena anggaran baru turun pertengahan, kami akan proses sekarang salah satunya mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),” urainya.
Meski sudah berjalan nantiya, Wahyu menyebut tetap membutuhkan proses. Ia mengatakan setelah tahapan pengurusan AMDAL, proses akan dilanjutkan ke KemenPU. “Rencana pembangunan PBM sudah dibahas oleh Pemerintah Pusat dan masih dalam pengecekan KemenPU, tapi yang paling utama ialah pedagang harus satu suara,” tandasnya.
Namun Wahyu memastikan, bahwa revitalisasi PBM belum bisa dilaksanakan di tahun ini. Tetapi persoalan administrasi dapat dilakukan hingga tuntas. Di samping itu juga, Wali Kota Malang itu mendorong kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang agar melakukan pendekatan kepada para pedagang. Mengenai tembok yang runtuh, Pemkot Malang hanya bisa melakukan pembenahan sementara menggunakan APBD.
“Penganggaran nanti ikut di 2026. Karena APBN perubahan tidak akan cukup waktu, walaupun multi years. Jika pedagang bisa satu suara, padahal sudah beberapa pertemuan tapi mereka mempertahankan alasan masing-masing,” kata Wahyu.
“Saya juga memberikan pengertian mengenai rawannya tragedi yang serupa seperti runtuhnya tembok dan harus direnovasi total. Terkait mekanikal elektrikal disana sangat rawan terjadi kebakaran yang sudah sering terjadi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyayangkan konflik di PBM. Mengingat Komisi B DPRD Kota Malang juga sering menjalin komunikasi. “Yang terpenting adalah komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan. Ini yang mungkin harus ditekuni dan bagian dari proses,” tegas Amithya.
Pihaknya menyampaikan harapannya agar insiden tersebut tidak terulang lagi. Ia mengaku telah melihat korban tersebut dan tidak tega bila masyarakat Kota Malang terkena musibah saat mencari nafkah. “Kami menghimbau kepada masyarakat terutama PBM kita bicarakan masalah ini. Persoalan apa saja yang harus diselesaikan,” pungkas Amithya.[mut.ca]