Antisipasi Isu Merebaknya kembali PMK Ternak
Kab Malang, Bhirawa
Mengantisipasi merebaknya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi dan kambing di Jatim, maka Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Wilayah Jawa Timur (Jatim) 2 memberikan saran tujuh langkah strategis untuk mengantisipasi merebaknya PMK terkait kondisi kedaruratan PMK.
Ketua PDHI Jatim 2 , drh Deddy F Kurniawan, MVet, Rabu (1/1), kepada wartawan mengataklan , saran disampikan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Kedaruratan PMK, yang diselenggarakan Dinas Peternakan Provinsi Jatim, pada 30 Desember 2024.
Dalam rakor tersebut juga dihadiri lebih dari 100 peserta dari perwakilan Dinas Kota dan Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Termasuk juga Perwakilan Koperasi Persusuan, Mega farm, ISPI, PAVETI, PARAVETINDO, dan Industri Persusuan (IPS).
“Pertemuan itu memang untuk khusus membahas isu PMK yang saat ini sedang merebak kembali,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya memberikan gambaran sebagaimana yang disampaikan dalam forum pertemuan tersebut, bahwa hampir seluruh wilayah di Jatim memang tidak berstatus bebas PMK.
Sementara, data yang kita miliki tertanggal 29 Desember 2024, kasus PMK terlaporkan dari 38 Kota/Kabupaten se-Jatom dengan jumlah kasus sebanyak 206.082 ekor sapi, dan sebanyak 194.961 ekor atau 94,60 persen ekor sapi, dinyatakan sembuh dan 489 ekor sapi atau 2,27 persen mati akibat terjangkit PMK.
Dan PDHI Jatim 2, kata Deddy, juga memberikan tujuh rekomendasi guna menekan penyebaran kasus PMK sebagai langkah antisipatif. Pertama, pihaknya mendorong Pemerintah untuk segera mengambil keputusan agar kesiapsiagaan kedaruratan tidak berubah menjadi darurat, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Tujuh rekomendasi tersebut adalah, , yakni melalui tindakan preventif atau pencegahan secara dini menjadi penting. Kedua, PDHI Jatim 2 juga siap mendukung Pemerintah sesuai kewenangan, peran serta fungsi profesi sebagai dokter hewan.
“Ketiga, dokter hewan yang sebagai praktisi di bidang persapian bersama Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) akan segera melakukan pertemuan khusus dengan praktisi persapian se-Indonesia,” terangnya.
Keempat, lanjut dia, PDHI Jatim juga menyarankan menghidupkan kembali Komite PMK, yang berisikan Praktisi Dokter Hewan Prominent dan Akademisi Sosialis. Sedangkan langkah kelima, pihak PDHI Jatim mengajak peran serta untuk menyebarkan kembali berbagai Standart Operasional Prosedur (SOP) dan KIE ONLINE untuk edukasi masyarakat melalui berbagai platform digital dan influencer.
Keenam, PDHI Jatim lewat program Dairy Support Unit (DSU) yang telah memiliki keterkaitan dan bekerja sama sinergis rutin dengan Koperasi Susu se-Jatim dapat turut menyebarkan informasi seputar kesiapsiagaan PMK.
Dan ketujuh, organisasi profesi dokter hewan wilayah Jatim akan berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan audiensi dengan Kepala Daerah se-Jatim untuk menjelaskan urgensi tanggap darurat PMK.
Karena hal ini dilakukan agar mengantisipasi terjadinya wabah PMK. Sebab, penyakit tersebut bisa mematikan hewan ternak sapi, tentunya berdampak pada kerugian peternak sapi, baik sapi potong maupun sapi perah.
“Jika PMK bisa kita ansipasi sejak awal, maka diharapkan akan mengurangi resiko kematian pada sapi,” pungkas Deddy. [cyn.gat]
