Ketua Pansus LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2025, Khusnul Arif.
DPRD Jatim, Bhirawa.
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025, DPRD Jawa Timur menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih membayangi pertumbuhan daerah.
Meski sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, manfaatnya dinilai belum dirasakan secara merata, terutama di wilayah rawan kemiskinan seperti Madura dan Tapal Kuda.
Ketua Pansus LKPj DPRD Jatim, Khusnul Arif, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini masih terpusat di kawasan industri dan kota-kota besar. Akibatnya, kesenjangan kesejahteraan antarwilayah masih menjadi persoalan serius yang belum terurai.
“Pertumbuhan ekonomi Jatim belum inklusif. Masih terkonsentrasi di wilayah tertentu dan belum menjangkau daerah-daerah rawan miskin seperti Madura dan Tapal Kuda,” ujarnya, usai mengundang Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian Jatim di Bakorwil Madiun, Jumat (10/4/2026).
Berdasarkan hasil pendalaman Pansus, kata Khusnul, indikator ekonomi yang tampak positif belum mampu mengubah peta kemiskinan secara signifikan, khususnya di daerah pinggiran. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, terdapat empat kabupaten yang konsisten berada di klaster kemiskinan tertinggi.
Keempat wilayah tersebut adalah Kabupaten Sampang dengan angka kemiskinan mencapai 20 persen, disusul Kabupaten Bangkalan 18 persen, Kabupaten Sumenep 17 persen, dan Kabupaten Probolinggo 16,31 persen.
Politikus NasDem ini melanjutkan, Pansus memberi perhatian khusus pada Kabupaten Bangkalan yang mencatat indeks keparahan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Kondisi ini dinilai sebagai bukti bahwa kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menyasar akar persoalan di wilayah tersebut.
“Kedepan, kebijakan tidak boleh hanya berorientasi pada angka agregat provinsi. Harus ada intervensi khusus dan afirmatif bagi empat kabupaten prioritas ini agar kesejahteraan benar-benar merata,” tegas Khusnul.
Pansus LKPj Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025 di Bakorwil Madiun, Jumat (10/4/2026).
Lebih lanjut, Khusnul mengungkapkan bahwa angka kemiskinan Jawa Timur dalam lima tahun terakhir masih stagnan di kisaran 9,57 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran sebesar 4,36 persen dinilai belum mencerminkan kondisi kesejahteraan yang sesungguhnya.
“Pengangguran memang relatif rendah, tetapi kualitas pekerjaan masih rendah. Banyak masyarakat bekerja, namun tetap berada dalam kondisi miskin,” jelasnya.
Di sisi lain, secara makro ekonomi, Jawa Timur mencatat pertumbuhan sebesar 5,33 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 2,85 persen. Namun demikian, Pansus menilai capaian tersebut belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara merata.
“Secara makro terlihat stabil dan positif. Tapi dalam praktiknya, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat belum merata. Ini yang menjadi catatan penting bagi pemerintah ke depan,” pungkasnya. [geh*].
