Surabaya, Bhirawa
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kian menguak persoalan mendasar tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini terkesan dibiarkan.
Di balik kucuran penyertaan modal dari APBD bernilai besar, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru minim, bahkan stagnan.
Pengamat Kebijakan Publik Umar Sholahudin menilai kondisi tersebut bukan sekadar soal bisnis yang belum optimal, melainkan indikasi kuat adanya masalah struktural dan politis dalam pengelolaan BUMD Jawa Timur.
“BUMD kita banyak yang hidupnya bergantung pada APBD. Artinya, suntikan modal menjadi semacam oksigen agar tetap hidup, bukan untuk mendorong kemandirian dan profit,” kata Umar saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (18/12).
Menurut pria yang juga Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini, ketergantungan tersebut menjadi alarm keras bahwa ada kegagalan tata kelola.
Ia menegaskan, jika BUMD dikelola secara profesional, seharusnya penyertaan modal berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan kontribusi PAD.
Lebih jauh, Umar menyebut BUMD Jatim rawan dijadikan lahan politik balas budi pasca kontestasi politik. Jabatan strategis diisi bukan berdasarkan kompetensi bisnis, melainkan kedekatan politik.
“Ini rahasia umum. BUMD sering dijadikan tempat parkir politik. Kalau masih seperti ini, jangan berharap BUMD sehat. Yang terjadi justru pemborosan uang rakyat,” tegasnya.
Ia mendesak agar Pansus BUMD DPRD Jatim tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi berani membongkar praktik politik transaksional yang selama ini diduga menggerogoti profesionalisme BUMD.
Sorotan tajam tersebut sejalan dengan sikap kritis Pansus BUMD DPRD Jawa Timur dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Jatim Graha Utama (JGU) dan tiga anak perusahaannya di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus BUMD dr. Agung Mulyono, terungkap bahwa paparan manajemen JGU dinilai belum menyajikan data keuangan dan kinerja yang memadai.
Padahal, data tersebut menjadi kunci untuk menilai apakah penyertaan modal yang digelontorkan selama ini benar-benar berdampak.
“Tanpa data yang utuh, kita tidak bisa bicara soal profit, revenue, apalagi kontribusi PAD. Ini bukan sekadar formalitas rapat,” tegas Agung.
Pansus bahkan memberi tenggat waktu kepada manajemen JGU untuk menyerahkan laporan kinerja dan keuangan secara lengkap dan terukur. Langkah ini dinilai penting agar evaluasi tidak berhenti pada klaim sepihak.
Yang menarik, Pansus juga menyoroti anomali ekosistem bisnis BUMD, khususnya anak usaha JGU di sektor pengelolaan limbah B3. Meski berada dalam satu ekosistem Pemprov Jawa Timur, rumah sakit milik pemerintah justru banyak menggunakan jasa pihak swasta.
“Ini pertanyaan mendasar. Kenapa BUMD tidak menjadi pilihan utama? Apakah kalah kualitas, kalah harga, atau kalah layanan? Kalau BUMD kalah di kandangnya sendiri, ada yang salah,” ujar Agung.
Pertanyaan tersebut membuka ruang dugaan lebih luas: apakah persoalan BUMD hanya soal manajemen, atau juga menyangkut lemahnya kebijakan afirmatif dan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa.
Wakil Ketua Pansus BUMD Nasih Aschol mengakui rapat perdana belum menghasilkan kesimpulan karena minimnya data. Namun, ia memastikan Pansus telah mencatat sejumlah indikasi awal yang akan menjadi fokus pendalaman.
“Kesimpulan belum bisa ditarik, tapi catatan kritis sudah ada. Kami akan dalami satu per satu,” ujarnya.
Bagi Umar Sholahudin, Pansus BUMD harus menjadi momentum pembongkaran total, bukan sekadar forum seremonial. Ia menegaskan, jika praktik lama dibiarkan, BUMD hanya akan menjadi beban fiskal berkepanjangan.
“Kalau BUMD masih diisi politisi titipan, APBD akan terus bocor tanpa hasil. Pansus harus berani merekomendasikan langkah ekstrem: bersihkan BUMD dari kepentingan politik,” pungkasnya. (geh.dre)