Jakarta, Bhirawa
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai mediasi Indonesia dalam konflik di Timur Tengah belum diperlukan saat ini.
“Menurut saya, sebagai mediator tidak diperlukan sekarang, karena dua alasan,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Alasan pertama, ujar dia, pihak-pihak yang sedang berkonflik pada Sabtu (28/2) hingga hari ini merasa tindakan penyerangan terhadap kedaulatan negara lain sebagai langkah meraih kemenangan atas benturan kepentingan masing-masing pihak.
“Pertama para pihak yang berkonflik sedang tinggi-tingginya saling melakukan serangan yang merasa selangkah lagi akan menang,” ujarnya.
Kedua, kata dia, mediasi kepada negara-negara berkonflik hanya bisa dilakukan bila perang tersebut menjadi berkepanjangan dan pihak-pihak tersebut ingin menyudahi perang, tetapi tidak ingin dianggap menyerah atau kalah.
“Peran mediator diperlukan saat perang menjadi berkepanjangan dan pihak-pihak yang berkonflik ingin menyudahi perang namun tidak mau dianggap menyerah atau kalah. Nah, di sini perlunya mediator untuk menyelamatkan muka agar tidak disebut pecundang,” katanya.
Menurut Hikmahanto, Indonesia perlu mengambil sikap tegas terhadap negara-negara yang memulai perang, dan menyegerakan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan tujuan untuk meredam negara-negara teluk berhenti menyerang Iran.
“Sebaiknya pemerintah mengambil sikap tegas terhadap negara yg memulai perang. Kemudian segera mengadakan pertemuan OKI dengan tujuan meredam negara-negara teluk untuk tidak menyerang Iran,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kondisi keamanan kondusif.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam siaran resmi yang dikutip di Jakarta, Sabtu (28/2), pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara Amerika dan Iran, hingga berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.
Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.
“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” demikian pernyataan Kemlu.
Langkah tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh. [ant.kt]
