Tim Pusat Studi UB usai melakukan pertemuan dengan Direktorat Jendral Pembangunan Desa.
Kota Malang, Bhirawa.
Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya (UB) melakukan pertemuan terbatas dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), di Ponorogo baru-baru ini.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan optimal dalam pembangunan desa. Acara ini berlangsung di sela-sela peresmian pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan objek wisata di enam desa di Ponorogo.
Dirjen PDP Sugito, S.Sos., M.H. menyampaikan bahwa desa memiliki peran sentral dalam pembangunan Indonesia. Sayangnya tandas Sugito, desa masih menghadapi berbagai isu seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
“Data BPS 2024, ada 54,68% penduduk miskin di Indonesia tinggal di perdesaan,”tuturnya.
Karena itu pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan desa. Aspek internal melibatkan lima direktorat teknis dan satu sesditjen yang bekerja sama menyelesaikan program unggulan desa.
” Aspek eksternal mencakup kerjasama dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan NGO,”tambahnya.
Tim Pusat Studi Pembangunan Desa UB yang Dr. Ir. Atiek Iriany, MS., Dr. Sugiarto, dan Aris Subagiyo, menyampaikan komitmen mereka dalam pendampingan dan pemberdayaan desa melalui tri dharma perguruan tinggi. Mereka menegaskan bahwa program unggulan seperti “Desa Berdaya” di Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal.
“UB, telah berperan aktif dalam program ‘Desa Berdaya’ di Jawa Timur, dan terbukti berhasil menghilangkan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di provinsi ini.”tutur Atiek Iriany.
Ia lantas menyebut Pada tahun 2024, Pusat Studi Pembangunan Desa UB dipercaya untuk menyusun Pedoman Pemanfaatan ruang desa.
“Pedoman ini bertujuan membantu desa mengenali potensinya dan mengembangkan program tematik sesuai karakteristik lokal. Pendekatan bottom-up ini melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan,” tambah Atiek.
Semwntara itu,
Dr Sugiarto menjelaskan bahwa pedoman tersebut harus operasional dan mudah dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pedoman ini akan disesuaikan dengan tipologi desa yang beragam di Indonesia, termasuk desa pedalaman, pesisir, pinggiran kota, kepulauan, dan perbatasan negara.
Pusat Studi Pembangunan Desa UB juga berencana menambah lokasi pilot project penyusunan pemanfaatan ruang desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini akan memperkaya pedoman dan memperluas dampak positif pembangunan desa di luar Jawa.
Sebagai bagian dari komitmen mereka, UB siap menambah lokasi pilot project penyusunan pemanfaatan ruang desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sinergi antara Kemendesa PDTT dan UB diharapkan pembangunan desa di Indonesia akan semakin optimal dan berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (mut.hel).
