Kota Pasuruan, Bhirawa
DPRD Kota Pasuruan meminta agar pihak Eksekutif (Pemkot Pasuruan) bisa memanfaatan tanah eks bengkok untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pasuruan. Permintaan itu dinilai cukup relevan mengingat PAD dari sektor tersebut supaya lebih maksimal.
Diketahui, PAD dari sektor retribusi daerah hanya terealisasi 73,71 persen. Tak hanya retribusi, komponen penyumbang PAD seperti lain-lain pendapatan daerah yang sah kurang dimaksimalkan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp 109.365.663.643,89 atau 81,51% dari yang direncanakan.
Anggota Fraksi Golkar, Sutirta menyampaikan banyak sektor yang bisa digali dalam mendongkrak capaian target yang belum maksimal. Salah satunya adalah pemanfaatan tanah bengkok yang telah diatur dalam Perwali Nomor 42 Tahun 2023. “Sampai hari ini, tanah bengkok masih belum dimanfaatkan. Padahal itu bisa menjadi sumber penerimaan PAD,” ujar Sutirta, Rabu (10/7).
Hal serupa juga diucapkan Fraksi PKB, Mochammad Machfudz, Menurutnya, ia juga mempertanyakan mengapa pemanfaatan tanah eks bengkok tidak maksimal. Dalam regulasinya, Pemkot Pasuruan sudah memiliki Perwali Nomor 42 Tahun 2023.
Tidak maksimalnya pemanfaatan tanah eks bengkok tersebut menjadi salah satu faktor kecilnya pendapatan daerah. “Yang saya tayakan adalah apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah eks bengkok ini. Lalu, langkah apa yang diambil atau direncanakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemanfaatan tanah eks bengkok dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah,” papar Mochammad Machfudz. [hil.wwn]
