Surabaya, Bhirawa
Di tengah dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian dan moderasi pertumbuhan intermediasi, sektor jasa keuangan daerah menunjukkan ketahanan yang solid dan terkelola secara prudent.
Hal tersebut disampaikan dalam Media Briefing Mini KSSK Jawa Timur Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin, (9/2) di Ruang Singosari, Lantai 5 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
Adapun kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Melanjutkan Transformasi dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Jawa Timur untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh dan Mandiri” ini menghadirkan pimpinan otoritas yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Daerah Jawa Timur, yakni OJK, Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan.
Dari sisi pasar modal, Jawa Timur menunjukkan kinerja impresif. Hingga akhir 2025 tercatat 58 emiten dengan total dana IPO sebesar Rp15,15 triliun.
Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan jumlah investor terbanyak ketiga secara nasional, dengan pertumbuhan SID sebesar 29,93 persen secara tahunan. Rata-rata transaksi saham bulanan sepanjang 2025 mencapai Rp34,08 triliun dengan posisi net buy Rp5,31 triliun.
Bahkan pertumbuhan juga terlihat pada Securities Crowdfunding (SCF) dengan total dana terhimpun mencapai Rp82,68 miliar atau tumbuh 109,88 persen secara tahunan, mencerminkan semakin inklusifnya akses pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha.
Direktur OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, mengungkapkan stabilitas yang terjaga saat ini bukanlah kondisi yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pengawasan yang konsisten, manajemen risiko yang disiplin, dan koordinasi kebijakan yang erat antarotoritas.
“Intermediasi memang mengalami moderasi, namun permodalan kuat, likuiditas memadai, dan risiko tetap terkendali. Stabilitas tidak hanya terjaga, tetapi dikelola secara hati-hati dan terukur,” terangnya.
Horas menambahkan per Desember 2025, kredit perbankan Jawa Timur tumbuh sebesar 1,90 persen secara tahunan menjadi Rp625,66 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 3,50 persen menjadi Rp817,59 triliun.
Permodalan tetap solid dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 31,38 persen, jauh di atas ketentuan minimum. Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 3,37 persen dalam batas terkendali, dan indikator likuiditas tetap berada di atas threshold.
Penyaluran kredit masih didominasi oleh sektor rumah tangga (30,49 persen), perdagangan besar dan eceran (25,61 persen), serta industri pengolahan (19,32 persen), yang mencerminkan struktur ekonomi Jawa Timur yang tetap produktif.
Pada segmen UMKM, kredit mengalami kontraksi dengan rasio NPL sebesar 5 persen. Outstanding KUR juga sedikit terkontraksi, dengan kualitas kredit yang masih terjaga pada level NPL 1,91 persen. OJK menilai kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pembiayaan produktif berbasis manajemen risiko yang lebih adaptif.
“Fokus kami bukan semata pada ekspansi, tetapi pada kualitas dan keberlanjutan. Pembiayaan harus tumbuh sehat, tidak hanya besar secara nominal, tetapi kuat secara fundamental,” jelasnya.
Di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, industri tetap dalam kondisi sehat dengan Risk Based Capital (RBC) di atas ketentuan minimum.
Sementara itu, pada sektor PVML, outstanding pembiayaan LPBBTI (pinjaman daring/Pindar) tumbuh 19,32 persen secara tahunan meskipun tren pertumbuhan melandai, dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP-90) sebesar 5,02 persen.
Sebagai respons terhadap peningkatan risiko di industri Pindar, OJK meluncurkan dukungan asuransi kredit sebagai bagian dari penguatan ekosistem dan mitigasi risiko, sebagaimana tercantum dalam Roadmap LPBBTI 2023-2028.
OJK juga membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah serta Direktorat Pengawasan Perbankan Digital sebagai respons atas transformasi struktural industri keuangan.
Horas menegaskan bahwa sinergi antar otoritas merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan publik. “Stabilitas sistem keuangan adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Mini KSSK Jawa Timur memastikan bahwa setiap kebijakan ditempuh secara terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan. Kepercayaan publik adalah modal utama yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.
Dengan fundamental yang kuat dan koordinasi kebijakan yang solid, sektor jasa keuangan Jawa Timur diharapkan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
Dari sisi literasi dan inklusi, hasil SNLIK 2025 menunjukkan peningkatan indeks literasi menjadi 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen.
OJK bersama pemangku kepentingan terus mendorong program GENCARKAN, optimalisasi TPAKD, serta berbagai inisiatif akses keuangan produktif dan aman. Upaya pelindungan konsumen juga diperkuat melalui sinergi Satgas PASTI dan Indonesia Anti Scam Centre (IASC) dalam menangani aktivitas ilegal dan penipuan sektor jasa keuangan.
Memasuki tahun 2026, OJK menetapkan arah kebijakan prioritas yang meliputi penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem yang kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan dan penguatan keuangan berkelanjutan.
Reformasi pasar modal dilakukan melalui empat kluster kebijakan, termasuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap, penguatan transparansi Ultimate Beneficial Owner, serta penguatan tata kelola dan enforcement. [riq.gat]