Kab Jember, Bhirawa.
Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Jawa Timur mengadakan kegiatan evaluasi kinerja BPR/BPRS semester II tahun 2024 di Situbondo. Acara tersebut diadakan di Utama Raya, Banyuglugur, Situbondo. Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, OJK berhasil mencatat kinerja keuangan di Kabupaten Situbondo dan mengalami penurunan dibandingkan daerah lain di wilayah eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekar Kijang) yang meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi dan Lumajang.
“Khusus Situbondo kinerja keuangannya sedikit mengalami penurunan dibandingkan daerah lain di wilayah Sekar Kijang,” ungkap Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan pada Kantor OJK Jember, Inggit Mawarsih Puspita Sari.
Dijelaskan oleh Inggit, dari hasil evaluasi kinerja Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS) semester II 2024, katanya, OJK Jember merekomendasikan agar lembaga jasa keuangan khusus Situbondo melihat kembali portofolio kredit dan mencoba sektor-sektor lain yang bisa dijajaki penyaluran kreditnya.
Selain itu, lanjut Inggit, lembaga jasa keuangan juga harus melakukan analisis yang tepat sesuai ketentuan guna memitigasi adanya kredit yang macet. “Untuk kredit macet Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah di wilayah Sekar Kijang rata-rata sama, yakni di atas 10 persen,” kata Inggit.
Sementara itu, Kepala OJK Jember Mohammad Mufid menimpali, pihaknya selain melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja BPR/BPRS juga evaluasi kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM/LKMS) Triwulan I tahun 2025 di wilayah kerjanya.
Mufid melanjutkan, dalam kegiatan itu juga dilaksanakan pendidikan bagi pegawai BPR/BPRS di wilayah kerja OJK Jember, dengan tujuan agar pegawai dan pengurus BPR memiliki kapasitas yang baik serta pemahaman terhadap regulasi yang lebih memadai, sehingga mereka memiliki kemampuan mengelola BPR dengan baik. “Kalau tujuan evaluasi kinerja kami ingin melihat pencapaian kinerja dari BPR/BPRS dan permasalahannya, sehingga ke depa lebih baik,” kata Mufid.
Mufid menambahkan OJK mencatat bahwa kinerja BPR/BPRS di wilayah Sekar Kijang per 31 Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan positif dengan total aset Rp 2,61 triliun dan mengalami pertumbuhan 0,91 persen. “Untuk dana pihak ketiga Rp 1,91 triliun (tumbuh 0,49 persen) dan kredit Rp 1,86 triliun (tumbuh 2,33 persen), dengan penyaluran kredit BPR/BPRS kepada UMKM mencapai 81 persen dari total kredit (45 persen usaha mikro, 19 persen usaha kecil dan 17 persen usaha menengah),” ujar Mufid.
Adapun sebaran penyaluran kredit di lima kabupaten wilayah Sekar Kijang, tutur Mufid, masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertanian, perburuan dan kehutanan. “Ini sangat sejalan dengan potensi ekonomi wilayah yang berbasis pada sektor perdagangan dan pertanian,” pungkas Mufid.[awi.ca]