Oleh :
Mukhlis Mustofa
Dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Slamet Riyadi (Unisri ), Solo
Kebutuhan Pendidikan gratis bukan Makan siang gratis sebuah perdebatan dan diksi menarik memantik sekaligus menggelitilk mengingat implikasinya tidak semudah kembul bujono semata. Masih dimatangkannya skema makan siang gratis seperti diwartakan beragam media membuktikan betapa dinamisnya masalah ini tidak sekedr pendanaan pemenuhan perut ini. Permasalahan penganggaran semat mengemuka mengingat besaran terdapat disapritas dengan nominal tertentu.
Sasaran utama makan siang gratis pada siswa negeri inipun menadi pembahasaan ini sedemikian menarik mengingat Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam beragam media mengungkapkan sumber anggaran untuk memenuhi program makan siang sebesar Rp15.000 per anak tersebut sangat memungkinkan berasal dari dana Bantuan Operasional Siswa (BOS).
Era sebelum wacana makan siang gratis ini Pengguliran Efisiensi anggaran pada pemerintahan Jokowi dibawah kendali menteri keuangan sri mulyani berimplikasi pada beragam sektor pengelolaan negeri. Pendidikan pun tak lepas dari ekses efisiensi anggaran ini, pola efisiensi anggaran ini sedemikian bias mengingat beragamnya intrepetasi di dalamnya.
Konsekuensi ini menimbulkan tanya apakah permasalahan pendidikan hanyalah terhenti pada masalah remeh temeh semata sehingga menyisakan potensi angaran yang belum terserap? bagaimanakah pemenuhan akses pendidikan dengan tingkat keterbengkalaian teramat akut?.
Permasalahan ini kian menganga lebar mengingat ekses negatif tuntutan Pendidikan kekinian berimplikasi pada permasalahan sosial. Beberapa kasus pemenuhan tunjangan profesi guru, penangkatan guru PPPK, Tuntutan dinamisasi kurikulum belum sepenuhnya terpenuhi dengan serapan anggaran Pendidikan saat ini namun ditambah dengan wacana baru penggunaan dana BOS untuk makan siang.
Maka wacana ini diberlakukan secara tidak langsung berpotensi memarjinalisasi Pendidikan disebabkan fokus permasalahan guru lebih banyak tersita pada aspek administrasi dibandingkan optimalisasi pembelajaran.
Mapping Pendidikan
Makan siang Bersama di sela pembelajaran tak ubahnya oase siswa disela meningkatkan kapasitas diri, perlu dicermati pengelolaan makan siang ini agar memberikan efek edukasi berkelanjutan.
Beberapa kolega yang menyelenggarakan Pendidikan secara penuh atau full day scholl berseloroh jika permasalahan makan siang bagi siswa ini sedemikian menantang dan menguras energi tersendiri, bayangngkan saja ditengah perbedaan selera penyelenggara harus pintar mengelola dengan catatan keras tidak melebihi pagu anggaran, permasalahan ini sedemikian krusila dan teramat menakutkan apabila justru menisbikan permasalahan utama Pendidikan.
Permasalahan Zonasi layanan pendidikan misalnya, hingga saat ini belum dilaksanakan secara proporsional sehingga masing-masing elemen masih saling tumpang tindih miskin koordinasi. Pengembangan pendidikan selayaknya menempatkan seluruh elemen pendukung pendidikan bekerjasama efektif dan efisien dalam kebersamaan tujuan peningkatan kualitas.
Pendidikan adalah mensejahterakan bukannya saling mematikan menjadi dasar pemikiran proporsional maping pendidikan ini. Penyikapan pendidikan formal dan non formal, arogansi sekolah negeri pada sekolah swasta hingga persepsi guru profesional dan guru non profesional merupakan deretan amunisi kuat untuk mempertentangkannta.
Fenomena pendidikan tersebut selayaknya harus menjadi kerjasama sinergis didalamnya jangalah terposisisikan untuk saling dipertentangkan. Mainstream kompetisi kuat inilah yang pada akhirnya mengerdilkan peran pendidikan pada proporsionalitas pengembangan.
Anomali pendidikan pun pada akhirnya mengemuka, bagaimana mungkin tunjangan profesi guru menyimpang hingga puluhan triliun rupiah ditengah banyaknya sekolah tidak layak pakai untuk pembelajaran. Pemetaan pendidikan lebih proporsional ini bukanlah permasalahan berarti manakala koordinasi pengelolaan pendidikan berjalan sesuai ranah pembelajaran.
Koordinasi dengan elemen lain ini sebagai uji konsistensi bagimanakah koordinasi penyelenggaraan layanan publik ini dikedepankan. Masing-masing komponen penyelenggara pendidikan selayaknya mengesampingkan egoisme sempit dan bermetamorfosis menjadi kerja pernuh energi.
Carut marut pengelolaan jenjang sekolah menengah pada tingkat provinsi dari tingkat kabupaten/kota sebagai permisalannya dapat dipersepsikan sebagai langkah baru koordinasi penyelenggaraan pendidikan dibandingkan peneguhan kewenangan pendidikan.
Logika keterbalikan pun layak diminimalisir, sebuah departemen dengan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan selayaknya menumbuhkan habitus baru dalam pengembangan bukannya arus jelas serba tidak jelas asalkan anggaran teretas.
Integralisasi sistem
Makan siang tidak sesederhana membagi pangan sehat namun dibalik itu muncul beragam implikasi Pendidikan yang harus diselesaikan. Kebijakan pendidikan agar menyasar seluruh elemen pendidikan menjadi titik tolak integrasi sistem pendidikan.
Minimnya integrasi sistem pendidikan menjadikan kebijakan pendidikan tidak ubahnya sarana pergulatan baru salah satu kelompok dengan kelompok lain. Kompetisi berbasis pendidikan tanpa arah ini menjadikan segenap kebijakan dianggap “memenangkan” sebuah kelompok dibandingkan kelompok lain serta menumbuhkan dendam kesemuat pendidikan tak berkesudahan.
Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang tidak boleh dikesampingkan, peran strategis guru bersangkutan menjadikan permasalahan guru selayaknya dipersepsikan secara proporsional. Tuntutan guru pada pembelajaran terbarukan memunculkan skepsisme, gambaran Panic-Gogy kurikulum Merdeka seperti opini Rifky Rahman di Solopos 4 Maret 2024 menjelaskan bagaimana carut marut ini terjadi dan harus diseleseaikan secara proporsional.
Untuk kasus guru saja Selama ini tanpa disadari pengambil kebijakan hanyalah mempertimbangkan segelintir guru namun bagi guru keseluruhan belumlah menyasar. Logikanya Kesejahteraan guru tidak semata-mata terhenti pada salary namun dibalik itu haruslah ada edukasi memadai sehingga tunjangan profesi tidak disalah arti.
Pengambil kebijakan selayaknya tidak sekedear memposisikan pemberian tunjangan semata namun dibalik itu haruslah ditekankan untuk peningkatan kualitas berbasis anggaran proporsional. Integrasi masing-masing komponen dalam sistem pendidikan utamanya berkaitan dengan anggaran menjadi sedemikian mendesak ditengah era transparansi penyelenggaraan layanan publik.
Komponen pendidikan berkaitan dengan kurikulum, tenaga pendidikan hingga sarana prasarananya menjadi sedemikian integral untuk dilaksanakan. Tertundanya beragam kebijakan pembelajaran penerapan selayakanya memberikan pencerahan bahwa pendidikan bukan sekedar peneguhan egoisme sektoral namun menuntut kerjasama proporsional. Selayaknya sebuah kebijakan pendidikan dengan implikasi sedemikian kuat menjangkau seluruh komponen sehingga penganggaran pendidikan dapat dinikmati secara proporsional.
Penganggaran pendidikan merupakan salah satu komponen penentu peningkatan kualitas sumber daya manusia sebuah Negara. Ketepatan penganggaran pendidikan ini selayaknya tidak mengedepankan salah satu komponen dibandingkan komponen lain. Egoisme masing-masing komponen teramat penting dihilangkan berganti kebermaknaan masing-masing elemen untuk saling mendukungnya.
Proporsionalitas peran anggaran ini menjadikan nasib pendidikan tidak akan terpengaruh dengan beragam kebijakan keuangan yang digulirkan pemerintah. Makan siang teramat diperlukan bagi penegakan Kesehataan, teramat elegan jika pola pola konsumsi ini tidak memakan penganggran berkelanjutan dan mempengauhi kualitas pendidikan.
————– *** ——————
