Sampang, Bhirawa
Aliansi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan sejumlah aktivis Kabupaten Sampang. Mereka menyampaikan sikap tegas terhadap ketidakadilan yang dialami oleh tenaga kesehatan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Aksi demonstrasi berlangsung di depan kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB), Kabupaten Sampang, Senin (13/10/25).
Dalam konferensi pers, Aliansi Tenaga Kesehatan Kabupaten Sampang membeberkan kronologi kejadian yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan prosedur administratif dalam kebijakan pemecatan dan proses pengusulan PPPK Tenaga Kesehatan.
Salah satu korlap aksi, Mu’afi Amsyawi mengatakan, berdasarkan kronologi yang disampaikan, kebijakan pemecatan tenaga kesehatan di Kabupaten Sampang diduga didasarkan pada faktor politik, bukan pada kinerja atau kompetensi tenaga kesehatan itu sendiri.
Hal ini kata Mu’afi, diperparah dengan tidak adanya prosedur yang jelas dan transparan dalam proses pemecatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan tenaga kesehatan.
Dalam aksi demonstrasi ini, kami Aliansi Nakes Kabupaten Sampang menyampaikan tiga tuntutan utama yakni:
1.Menuntut Pemerintah Kabupaten Sampang untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) pemecatan tenaga kesehatan yang dilakukan secara sepihak.
2.Mendesak Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kabupaten Sampang untuk mengusulkan kembali dan menjamin kelulusan para tenaga kesehatan yang sebelumnya tidak diusulkan kepada BKN.
3.Menuntut jaminan dari Pemerintah Kabupaten Sampang agar tidak ada dan tidak akan pernah lagi terjadi praktik diskriminasi maupun intervensi terhadap tenaga kesehatan.
Dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan ini, tambah Muafi, Aliansi Nakes Kabupaten Sampang berharap dapat memperjuangkan keadilan dan hak-hak tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi dan berjuang untuk masyarakat.
“Keadilan untuk tenaga kesehatan adalah keadilan untuk kemanusiaan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinkes KB Sampang, dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, menyatakan bahwa pihaknya menerima dengan baik aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan para tenaga kesehatan. Ia menilai, aksi tersebut merupakan wujud kepedulian para nakes terhadap proses rekrutmen PPPK serta upaya untuk memperjuangkan kejelasan status tenaga kesehatan di Kabupaten Sampang.
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan secara tertib dan damai. Dinas Kesehatan bersikap terbuka, namun kami tidak dalam posisi untuk menjanjikan atau memutuskan kebijakan, karena semua proses rekrutmen dan penataan tenaga kesehatan mengikuti regulasi pemerintah pusat dan daerah,” ucapnya
Ia menambahkan, pihaknya akan menampung aspirasi yang disampaikan dan meneruskannya secara resmi kepada instansi terkait.
“Kami berharap situasi tetap kondusif agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tukasnya. (lis.dre)