DPRD Jatim, Bhirawa
Politikus kawakan kota Surabaya, Musyafak Rouf, yang saat ini anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 menyebut hubungan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim masih mengalami ketidakharmonisan.
Hal ini, kata Cak Syafak, sapaan akrabnya ini, ketidakharmonisan ini sering menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan di Jalan Lingkar Barat (JLLB) dan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) serta tol tengah.
“Ketegangan antara Pemkot Surabaya dan pemerintah provinsi sering kali mengakibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang tidak optimal. Misalnya, rencana pembangunan jalan lingkar timur dan tol tengah sering kali terhambat karena adanya perbedaan visi dan kepentingan antara kota dan provinsi,” kata pria yang lolos Pileg 2024 dari Dapil 1 Surabaya ini saat ditemui di Surabaya, Senin (2/9).
Untuk memastikan bahwa proyek-proyek vital ini tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, kata Cak Syafak, diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak.
“Kami mengusulkan agar diadakan pertemuan rutin antara Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyelaraskan rencana pembangunan yang berpengaruh pada kedua belah pihak, sehingga bisa menghindari konflik dan memastikan keselarasan dalam pelaksanaan proyek,” ungkap pria yang juga Ketua DPC PKB Surabaya ini.
Cak Syafak juga menekankan pentingnya konsolidasi rencana pembangunan dalam satu dokumen perencanaan yang komprehensif, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dokumen ini, lanjut dia, harus mencakup rencana kota dan provinsi secara bersamaan, sehingga semua pihak memiliki panduan yang jelas dan terintegrasi.
“Nah, untuk menyelesaikan potensi konflik atau perbedaan pendapat, kami menyarankan penggunaan mediator atau fasilitator netral. Mediator ini akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan memastikan bahwa semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan,” jelasnya.
Di samping itu, Cak Syafak menekankan perlunya transparansi dalam setiap tahap proyek. Sisi lain juga memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai rencana dan pelaksanaan proyek.
“Hal ini akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan,” bebernya.
Ia pun menegaskan bahwa inisiatifnya ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemkot Surabaya dan pemerintah provinsi sangat penting untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan memberikan dampak positif yang besar bagi warga Surabaya,” terangnya.
Dengan upaya-upaya ini, diharapkan hubungan antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim akan semakin harmonis, serta pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. [geh.gat]
