Diskusi konstitusi dan demokrasi “Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” di Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Jakarta, Bhirawa.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, menekankan pentingnya sinergi antara sistem keuangan negara dan perekonomian nasional, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana pendapatan negara dari pajak dan pendapatan negara dari sumber daya alam (SDA) harus sama-sama dioptimalkan, dan tidak dikuasai oleh segelintir oramg.
Demikian Ahmad Labib dalam diskusi konstitusi dan demokrasi Indonesia berrtema “Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” bersama Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR di Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Labib, sistem keuangan negara mencakup empat instrumen utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan, serta transfer ke daerah. Keempat instrumen tersebut, katanya, harus dikelola secara sinergis agar tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan.
“Alhamdulillah dengan menteri baru, transfer ke daerah dikembalikan lagi. Hanya saja untuk pembangunan langsung ditangani pusat. Kita harapkan ini menjadi daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemarin agak lesu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, belanja negara harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengendalikan defisit dan utang agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Sementara anggaran APBN harus difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan perlindungan sosial.
Labib juga menyoroti pentingnya dukungan fiskal terhadap dunia usaha, khususnya UMKM, termasuk melalui keringanan pajak, subsidi bunga investasi, serta akselerasi digitalisasi.Menurutnya, ekonomi digital akan menjadi motor utama generasi muda, terutama Gen Z, dengan kontribusi yang diproyeksikan bisa mencapai 20 persen terhadap PDB (produk domestik bruto) pada 2030.
Selain itu, agar penerimaan pajak dioptimalkan lewat penegakan hukum terhadap penunggak pajak besar, bukan dengan menambah beban masyarakat. “Ada 200 penunggak pajak dengan nilai Rp60 triliun. Kalau ini dioptimalkan, akan menjadi sumber penerimaan negara yang jauh lebih baik daripada membebani pajak masyarakat,” ungkapnya.
Labib menambahkan, strategi ke depan harus mencakup perluasan sumber pendapatan negara, optimalisasi BUMN, efisiensi belanja, serta transparansi APBN melalui digitalisasi agar partisipasi publik dalam pengawasan semakin meningkat. “Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Kalau hanya mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan, maka ketimpangan akan tetap terjadi,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti persoalan kesenjangan sosial-ekonomi yang masih timpang meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Ia menilai kesejahteraan hanya dinikmati segelintir elit dan pejabat, sementara rakyat kecil makin miskin dan terpinggirkan. Karena itu, wajar kalau Gen Z dan mahasiswa marah dengan melakukan aksi pada akhir Agustus lalu.
Menurut Pangi, sejak merdeka, prinsip utama bangsa adalah kesejahteraan. Namun, setelah 80 tahun, justru pejabat yang sejahtera, rakyatnya yang sengsara. “Yang kaya tujuh turunan, yang miskin juga tujuh turunan. Ketimpangan itu semakin diperparah dengan kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Juga pemangkasan transfer keuangan ke daerah (TKD) yang berdampak langsung pada gaji tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). “Yang terganggu justru gaji pegawai paruh waktu dan PPPK. Mereka hanya hidup dengan Rp1,2 juta sebulan, masih harus dipotong lagi. Bupati jadi kewalahan karena transfer daerah dipangkas,” ungkapnya.
Pangi juga mengkritik kebijakan pajak yang cenderung menyasar kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, negara lebih suka memburu pajak dari rakyat kecil ketimbang menutup kebocoran di sektor tambang, migas, sawit, perkebunan dan kekayaan alam lainnya.
“Negara ini seperti berburu di kebun binatang. Pajak tanah, rumah, kendaraan, digital, semua dikejar. Tapi sektor tambang dan migas yang bocor sampai 80 persen dibiarkan,” kata Pangi kecewa.
Menurut Pangi, persoalan utama Indonesia bukan keterbatasan sumber daya, melainkan kegagalan negara dalam mengelola kekayaan alam. Hal itu, menurutnya, menjadikan pejabat dan oligarki semakin makmur, sementara rakyat semakin terpinggirkan.
Pangi juga menyoroti melemahnya representasi politik rakyat akibat dominasi oligarki. “Undang-undang lebih sering menjadi titipan investor dan pemodal dibanding mewakili kepentingan rakyat. Inilah yang membuat suara rakyat makin tersisih, tak punya peluang. Demikian pula tak ada batasan jabatan anggota DPR RI. Harusnya dibatasi agar semua abak bangsa memiliki kesempatan.yang sama. Padajal, jabatan presiden, wapres, dan kepala daerah dibatasi maksimal 2 periode,” ujarnya.
Pangi mengingatkan pentingnya kembali pada semangat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Data menunjukkan 78 persen pendapatan rakyat Indonesia masih di bawah Rp700 ribu per bulan. Sementara, segelintir orang terkaya bisa menutupi kebutuhan ratusan juta rakyat. Kesenjangan ini makin dalam dan harus dikoreksi agar rakyat tidak.marah,” kata Pangi. (ira.hel).