Jakarta, Bhirawa
Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Johan Rosihan menilai Indonesia perlu mengambil langkah diplomatik cermat hadapi meningkatnya tekanan geopolitik global, termasuk keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) yang berpotensi berdampak luas terhadap stabilitas nasional.
Menurut Johan, setiap dinamika global yang menyangkut posisi Indonesia harus dikaji secara mendalam, karena berimplikasi pada sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas nasional.
“Setiap isu yang menyangkut posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik layak dikaji secara mendalam, karena dampaknya bisa menjangkau sektor ekonomi, sosial, hingga stabilitas nasional,” ujar Johan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menekankan bahwa dunia saat ini tengah berada dalam fase baru yang ditandai rivalitas kekuatan besar, fragmentasi perdagangan, dan konflik kawasan, sehingga setiap keputusan diplomatik menjadi sangat sensitif bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi titik persilangan kepentingan global, sehingga kebijakan luar negeri harus memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap posisi Indonesia di dunia.
“Indonesia tidak berada di pinggiran, tetapi di pusat dinamika global. Setiap keputusan akan berdampak pada posisi kita di mata dunia,” kata Johan.
Ia mengingatkan bahwa tekanan global, termasuk dinamika hubungan dengan Amerika Serikat, tidak boleh membuat Indonesia terjebak pada pilihan ekstrem antara tunduk pada tekanan atau bersikap konfrontatif tanpa perhitungan matang.
Menurutnya, kepentingan nasional harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan luar negeri, sejalan dengan prinsip politik bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
“Setiap keputusan terkait keikutsertaan atau penarikan diri dari suatu inisiatif global harus didasarkan pada pertanyaan mendasar apakah langkah tersebut memperkuat atau justru melemahkan posisi Indonesia dalam jangka panjang?,” ujarnya.
Johan juga menilai pentingnya konsistensi kebijakan serta komunikasi diplomatik yang konstruktif guna menjaga kredibilitas Indonesia sebagai negara penyeimbang di tengah rivalitas global yang semakin tajam. [ant.kt]
