Surabaya, Bhirawa
Penetapan pimpinan definitif DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 tampaknya harus menunggu lebih lama. Hingga Kamis (19/9) sore, baru dua dari lima partai politik yang memiliki jatah kursi pimpinan menyerahkan nama calon mereka, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar.
Sementara itu, partai besar seperti Gerindra, PDI Perjuangan, dan Demokrat masih belum mengajukan nama kader mereka.
PKB, sebagai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, telah menunjuk Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Jatim. Di sisi lain, Golkar telah menetapkan Blegur Prijanggono sebagai Wakil Ketua DPRD. Namun, belum jelas kapan Gerindra, PDIP, dan Demokrat akan menyusul.
Menariknya, sempat tersiar kabar bahwa Demokrat sudah mengajukan nama, namun kemudian menarik kembali keputusan tersebut.
Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, melihat fenomena ini sebagai bentuk kehati-hatian partai politik.
“Ada alasan kuat mengapa mereka menunda, dan itu tidak terlepas dari kasus dana hibah Pemprov Jatim yang saat ini ditangani KPK. Hal ini membayangi langkah partai-partai besar dalam menetapkan nama pimpinan DPRD,” ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (19/9).
Menurut Surokim, kasus dana hibah yang sempat mengguncang DPRD Jatim menjadi faktor utama yang mendorong partai-partai untuk “bermain aman”.
“Mereka tidak ingin salah langkah dalam situasi yang sensitif ini. Butuh waktu dan kalkulasi matang untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak memperburuk citra partai di mata publik,” tambahnya.
Selain kasus hibah, faktor komunikasi dengan pihak eksekutif juga menjadi pertimbangan penting bagi partai politik.
“Bagaimanapun, stabilitas politik di dalam tubuh DPRD berkaitan erat dengan hubungan yang baik dengan eksekutif. Partai-partai tentu ingin memastikan bahwa kader yang mereka usulkan mampu menjaga keseimbangan ini,” jelas Surokim.
Di tengah dinamika ini, publik pun bertanya-tanya mengapa PKB lebih memilih Musyafak Rouf daripada Anik Maslachah, yang sebelumnya telah teruji sebagai pimpinan DPRD.
“PKB mungkin memiliki pertimbangan strategis. Memilih Musyafak Rouf bisa jadi upaya partai untuk mencari posisi yang lebih aman, terutama di tengah situasi politik yang penuh tantangan seperti sekarang,” lanjutnya.
Ketidakpastian ini memunculkan spekulasi tentang bagaimana komposisi pimpinan DPRD Jatim akan terbentuk, dan apakah dinamika politik di parlemen Jawa Timur akan tetap stabil.
Dengan kasus dana hibah yang masih bergulir, publik tentu menantikan langkah selanjutnya dari partai-partai besar dalam menentukan arah politik mereka.
Apakah Gerindra, PDIP, dan Demokrat akan segera menyusul atau memilih menunggu hingga situasi lebih kondusif? Waktu yang akan menjawab. [geh.gat]
