Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, meminta bantuan Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi V DPR RI guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Kota Marmer. Rencananya, bantuan tersebut akan terealisasi dalam Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 mendatang.
“Alhamdulilah usulan (bantuan percepatan pembangunan jalan) disambut baik dan disepakati. Karena saya datangnya terlambat, dibantu di PAK (perubahan anggaran keuangan) APBD 2025 dan berlanjut di tahun 2026,” ujar Bupati Gatut Sunu usai membuka Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (6/5).
Menurut dia, rencana realisasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan itu setelah dilakukan pertemuan dengan Banggar dan Komisi V DPR RI belum lama ini.
Bupati Gatut Sunu dalam pertemuan yang difasilitasi partai politik tertentu itu juga mengajak OPD lingkup Pemkab Tulungagung terkait untuk melakukan pemaparan.
“Sebentar lagi, kalau tidak salah tanggal 15 Mei, rombongan dari Banggar dan Komisi V DPR RI mau datang ke Tulungagung. Mau ngecek kondisi di lapangan yang rusak seperti apa,” paparnya.
Mantan Wakil Bupati Tulungagung ini berharap nantinya pembangunan infrastruktur jalan yang dibantu oleh DPR RI, tender pembangunannya tidak dilakukan di Tulungagung.
“Tender dilakukan di pusat saja. Biar tidak bikin gaduh di Tulungagung. Kami mencari manfaatnya saja,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Gatut Sunu mengakui jika usulan masyarakat dalam RPJMD Kabupaten tulungagung Tahun 2025 – 2029 yang utama terkait masalah infrastruktur jalan. Kemudian pelayanan kamar rawat inap kelas tiga bagi warga miskin.
“Meski dihadapkan pada efisiensi anggaran, kalau memang benar pasien miskin dan mereka tidak bisa menyelesaikan (pembayaran di kelas tiga) tentunya kami campurtangan untuk dibebaskan,” tuturnya.
Sementara itu, saat menyampaikan sambutannya, Bupati Gatut Sunu memberi arahan pada peserta Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029 untuk mencermati makna visi dan misi yang kemudian menggunakannya sebagai bahan musyawarah.
Selain juga meminta OPD menyelaraskan rencana strateginya dengan RPJMD dan harus mendukung visi dan misi pembangunan daerah.
Hadir dalam Musrenbang Rancangan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 – 2029, di antaranya Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama dan perguruan tinggi. Termasuk Wakl Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin. [wed.gat]