Oleh :
Oman Sukmana
Guru Besar FISIP dan Ketua Prodi Doktor Sosiologi,
Universitas Muhammadiyah Malang
Akhirnya bangsa Indonesia memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang telah dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu untuk masa kepemimpinan selama 5 tahun ke depan, yakni periode 2024-2029. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran terpilih melalui proses Pilpres 2024, mengalahkan pasangan Anis Baswedan-Muhamin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahpud DM..
Beberapa hari kemudian setelah dilantik, Presiden Prabowo kemudian melantik dan mengambil sumpah para Menteri/Wakil Menteri dan Para Ketua Badan sebagai pembantu dalam menjalankan roda pemerintahannya. Jika di era pemerintahan Presiden Jowoki sebelumnya diberi nama Kabinet Indonesia Maju (KIM), maka di era pemerintahan Preisden Praobowo nama kabinetnya diberi nama Kabinet Merah Putih (KMP).
Dilansir dari sumber berita CNBC (edisi, 22 Oktober 2024), Presiden Prabowo mengumumkan 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 56 wakil menteri yang akan membantu pemerintahannya untuk periode 2024-2029. Dengan demikian total pejabat yang dilantik mencapai 109 orang. Beberapa pengamat menilai bahwa Kabinet Merah Putih (KMP) terlalu gemuk sehingga menyebabkan obesitas kabinet.
Dalam perspektif medis, Obesitas adalah kondisi medis yang ditandai oleh kelebihan berat badan akibat penumpukan lemak tubuh yang berlebihan. Hal ini biasanya diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT), di mana nilai di atas 30 dianggap sebagai obesitas. Penyebab obesitas sangat beragam, termasuk faktor genetik, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta faktor lingkungan dan psikologis. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan beberapa jenis kanker. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi gaya hidup sehat dengan pola makan seimbang dan olahraga teratur untuk mencegah dan mengelola obesitas.
Mengacu kepada hal tersebut, maka obesitas Kabinet Merah Putih (KMP) akan berpeluang memunculkan berbagai penyakit sosial birokrasi, seperti inefisiensi, lemahnya koordinasi, tumpang tindih tugas dan wewenang, fleksibilitas organisasi, dan sebagainya. Efisiensi dalam birokrasi merujuk pada kemampuan lembaga pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan cara yang optimal, meminimalkan pemborosan sumber daya, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, efisiensi mencakup pengurangan waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan, penyederhanaan proses administrasi, dan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat alur kerja. Peningkatan efisiensi birokrasi sangat penting, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa layanan publik dapat diakses dengan mudah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan berfokus pada hasil, birokrasi dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Obesitas birokrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana struktur dan proses dalam suatu lembaga pemerintah menjadi terlalu rumit dan bertele-tele, sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas operasional. Kondisi ini sering muncul akibat adanya tumpang tindih tugas, prosedur yang tidak perlu, serta birokrasi yang berlebihan, yang mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang tidak optimal. Obesitas birokrasi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, frustrasi bagi pegawai dan masyarakat, serta mengurangi akuntabilitas dalam pemerintahan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang fokus pada penyederhanaan proses, peningkatan transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga birokrasi dapat berfungsi lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menteri memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam struktur pemerintahan suatu negara. Sebagai pejabat publik, menteri bertanggung jawab untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan di bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pertahanan. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi serta kebutuhan rakyat kepada pemerintah. Selain itu, menteri bertugas mengawasi dan mengelola sumber daya di sektor yang dipimpinnya, memastikan bahwa program-program yang dijalankan efektif dan efisien. Dengan demikian, menteri tidak hanya berperan sebagai eksekutor kebijakan, tetapi juga sebagai pemimpin yang harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat.
Presiden dan menteri memiliki tugas yang saling melengkapi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab untuk merumuskan visi dan strategi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta mengoordinasikan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perannya, presiden harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Sementara itu, menteri bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden dalam bidang masing-masing. Mereka harus mengelola program-program yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan kolaborasi yang efektif antara presiden dan menteri, diharapkan kesejahteraan rakyat dapat meningkat secara signifikan.
Rakyat dan bangsa Indonesia menggantungkan harapan untuk menatap kehidupan yang lebih baik kepada pemerintahan Presiden Prabowo, yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan berbagai janji dan program yang mengedepankan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan sistem sosial, masyarakat menantikan langkah konkret yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, kepemimpinan Prabowo diharapkan dapat membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita ini akan sangat bergantung pada komitmen untuk bekerja secara transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan rakyat dapat terjaga dan harapan untuk masa depan yang lebih baik dapat terwujud.
Oleh karena itu agar kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) efektif dan efisien, maka harus mewaspadai bahaya ancaman obesitas birokrasi…(*)
———— *** ————–
