Pasuruan, Bhirawa
Transformasi layanan publik berbasis digital menjadi fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasuruan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2027.
Komitmen itu ditegaskan dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar di Gedung Assalam, Kompleks Perkantoran Pemkab Pasuruan, Rabu (18/2).
Forum yang mengusung tema ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi melalui Kolaborasi Vertikal dan Horizontal’ tersebut menjadi ruang sinkronisasi program lintas perangkat daerah.
Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Pasuruan, Firdaus Handara menyatakan forum tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan pijakan awal merancang arah kebijakan digital daerah dua tahun ke depan.
“Kegiatan ini adalah bentuk perencanaan untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2027. Sekaligus menyampaikan informasi kepada seluruh stakeholder agar program kami selaras dengan visi pembangunan daerah,” ujar Firdaus Handara.
Ia memaparkan, Diskominfo memiliki tujuh layanan utama, yakni pelayanan publik berbasis TIK, pengelolaan informasi, pengelolaan statistik, pengelolaan persandian, layanan pengaduan melalui SPAN Lapor, layanan nomer tunggal panggilan darurat 112 serta pelayanan penyiaran radio daerah.
Pada 2027, Diskominfo menargetkan peningkatan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik berbasis digital dan terintegrasi dengan indeks kematangan SPBE sebesar 3,70.
Selain itu, layanan statistik ditargetkan mencapai indeks 2,6, indeks keamanan informasi (KAMI) 57,36 persen, serta nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah 80,45.
“Kami berharap seluruh stakeholder dapat membantu Dinas Kominfo dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati Pasuruan,” papar Firdaus Handara.
Tak hanya merancang target 2027, Diskominfo juga menyiapkan lompatan infrastruktur pada 2026. Salah satunya pembangunan command center baru yang lebih modern untuk menggantikan fasilitas yang saat ini berada di depan GOR.
Di pusat kendali tersebut, seluruh layanan pengaduan, termasuk nomor darurat 112, akan terintegrasi.
Pemantauan CCTV di berbagai titik di Kabupaten Pasuruan juga akan dikendalikan secara real time dari lokasi itu. Data center pemerintah daerah direncanakan ikut dipusatkan di sana.
Langkah strategis lainnya adalah peluncuran super app Kabupaten Pasuruan pada 2026.
“Aplikasi ini dirancang menjadi platform terpadu yang memuat layanan pengaduan, pelayanan publik, informasi daerah, hingga promosi potensi wisata dan investasi,” papar Firdaus Handara.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko menilai transformasi digital menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita bersyukur tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir semakin baik. Bahkan relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional,” kata Yudha Triwidya Sasongko.
Ia menegaskan, penguatan ekosistem pemerintahan berbasis digital perlu dikawal bersama agar berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah, penurunan pengangguran terbuka dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Melalui forum ini, kita berharap sinergi lintas sektor dapat semakin intensif. Sehingga, arah pembangunan digital 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Yudha Triwidya Sasongko. [hil.gat]