Jombang, Bhirawa
Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos-RI), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal itu disampaikan Mensos saat menghadiri agenda sosialisasi di Pendapa Kabupaten Jombang, Sabtu (28/02).
Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Jombang, Warsubi dan Wakil Bupati Jombang, KH Salmanuddin Yazid.
Mensos menegaskan, akurasi data adalah fondasi utama. Tanpa data yang valid, program pengentasan kemiskinan dan penyaluran perlindungan sosial tidak akan pernah mencapai sasaran yang tepat.
Dia menjelaskan kehadiran para kepala desa, pendamping sosial, hingga operator perangkat desa dalam pertemuan tersebut adalah bentuk penguatan koordinasi.
“Sore ini kami memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan,” Kata Mensos Saifullah Yusuf.
Menurutnya, pemutakhiran data sosial ekonomi wajib dilakukan melalui dua jalur utama. Yakni, jalur formal dan jalur partisipatif. Jalur formal bergerak secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa, hingga verifikasi di tingkat dinas sosial kabupaten/kota sebelum dikirim ke pusat.
Data yang terkumpul dari daerah nantinya akan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta. Hasil pengolahan ini akan disajikan secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk memastikan dinamika status ekonomi masyarakat terus terpantau oleh pemerintah pusat.
Mensos menjelaskan, data tersebut disusun dalam peringkat desil satu hingga desil sepuluh. Dengan klasifikasi yang detail ini, pemerintah dapat lebih mudah menentukan skema intervensi, baik untuk program bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi lainnya.
Selain jalur birokrasi, Kementerian Sosial juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif melalui jalur partisipatif. Warga dapat melaporkan ketidaksesuaian data melalui aplikasi ‘Cek Bansos’ yang kini telah dilengkapi dengan fitur ‘usul-sanggah’ secara mandiri.
Tak hanya aplikasi, Kemensos juga menyiagakan Command Center 24 jam dan layanan WhatsApp Center di nomor 08877-171-171. Saluran-saluran komunikasi ini disiapkan agar seluruh lapisan masyarakat bisa ikut serta mengawasi dan melaporkan realitas sosial di lingkungan mereka.
Langkah verifikasi faktual juga terus diintensifkan, di mana tim lapangan melakukan dialog langsung dengan penerima manfaat. Gus Ipul mengungkapkan, dari 12 juta warga yang diverifikasi langsung, ditemukan hampir dua juta orang yang ternyata sudah tidak layak lagi menerima bantuan.
Sebagai langkah inovasi, pemerintah kini tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Transformasi ini didukung penuh oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintah guna menjamin transparansi serta meminimalisir kebocoran anggaran.
Mensos menegaskan, meski kepala desa memiliki otoritas dalam memahami kondisi warga, jalur partisipasi publik tetap menjadi penyeimbang yang vital.
“Setiap warga punya kesempatan untuk ikut memutakhirkan data ini agar makin solid dan tepat sasaran,” tutupnya. [rif.gat]
