Jakarta, Bhirawa
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pers memiliki posisi strategis dalam menjaga demokrasi dan mengawal jalannya pemerintahan.
Dalam kegiatan silaturahim dan buka puasa bersama media massa di Jakarta, Selasa (3/3), dia menilai media massa bukan hanya sekadar perantara komunikasi antara pemerintah dengan publik, melainkan bagian penting dari sistem kontrol untuk mencegah kesewenang-wenangan negara.
“Bagi Kementerian Hukum, pers bukan semata-mata jembatan untuk kami berkomunikasi kepada publik. Pers itu adalah aset, pers adalah pilar demokrasi,” ujar Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Apabila pers tidak melakukan fungsi kontrolnya, kata dia, negara bisa bertindak semena-mena, sehingga pemerintah membutuhkan pers bukan hanya sebagai corong untuk menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat.
Dengan demikian, media diharapkan menjadi alat kontrol terhadap para pengambil kebijakan agar setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan harapan publik dan cita-cita bangsa.
Sementara itu, perwakilan pemimpin redaksi media, Retno Pinasti menilai Menkum sebagai salah satu pejabat yang terbuka terhadap komunitas pers.
Dirinya menyebut Supratman merupakan salah satu menteri yang melakukan komunikasi secara rutin, tidak hanya ketika muncul kasus besar atau isu yang tengah viral menerpa Kemenkum.
“Pak Menteri Hukum termasuk salah satu menteri yang sangat membuka pintu silaturahmi dan diskusi dengan komunitas pers. Ini dilakukan secara rutin, bukan hanya saat ada kasus atau isu viral,” kata Retno.
Retno menambahkan, jika menelusuri isu paling viral terkait kinerja Kemenkum pada platform kecerdasan buatan (AI), pembahasan yang kerap muncul masih seputar naturalisasi pemain sepak bola.
Kegiatan buka puasa bersama tersebut merupakan salah satu bentuk silaturahim yang rutin dilakukan oleh Kemenkum bersama insan pers.
Hadir dalam kegiatan sebanyak 37 pemimpin redaksi serta jurnalis dari media daring, media cetak, dan media elektronik. [ant.kt]
