Tiga personel TNI gugur di area Pasukan Penjaga Perdamaian UNIFIL, yang seharusnya tidak diserang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkonfirmasi dua serangan brutal berasal dari arah selatan (posis militer Israel) menyasar kendaraan UNIFIL. Wajar segenap rakyat dan negara Rpublik Indonesia mengutuk keras serangan tentara Israel di Lebanon. Serangan brutal menjukkan visi perang Israel tergolong biadab, dan melanggar aturan perang internasional.
Peningkatan serangan Israel ke Lebanon Selatan, menjadi tama bahasan utama rapat darurat (mendadak) Dewan Keamanan PBB (1 April 2026). Khususnya berkait gugurnya tiga personel pasukan penjaga perdamaian Indonesia (TNI). Ledakan terjadi di pinggir jalan desa Bani Hayyan, meledakkan kendaraan yang ditumpangi Kapten Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichawan. Seharusnya personel, dan kendaraan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), tidak diserang.
Kontingen Indonesia mengalami dua kali insiden brutal, hanya dalam tempo 24 jam! Sehari sebelumnya (Minggu 29 Maret) serangan menyasar Pos Jaga UNIFIL di kota Adshit Al-Qusyar. Praka Farizal Rhomadhon, asal Kulon Progo, DIY, gugur sebagai korban. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyatakan, “ledakan di tepi jalan menghantam konvoi rekan-rekan Indonesia kami, tiga rekan kami gugur.” Sembari disebut satu persatu personel TNI yang gugur, sekaligus dengan kenaikan pangkat otomastis satu tingkat.
Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar di PBB, menyatakan mengutuk keras insiden serangan di Lebanon. Pemerintah Indonesia juga mendesak dilakukan investigasi komprehensif untuk menemukan sumber insiden. TNI menjasi “langanan” berpartisipasi sebagai pemegang mandat perdamaian PBB, berdasar resolusi 1701, sejak tahun 1978.
Beberapa kali pemerintah Indonesia mengutuk Israel, berkait konflik dengan Palestina. Pada awal November 2023, Indonesia mengecam keras invasi (pendudukan), dan serangan brutal Israel. Karena tidak sesuai dengan asas perikemanusiaan. Serta berlawanan dengan konstitusi utama, pembukaan UUD 1945. Pada alenia pertama, dinyatakan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.”
Bahkan dukungan politik secara simbolis, dinyatakan kalangan parlemen (DPR-RI). Pada Rapat Paripurna, sebanyak 145 anggota DPR-RI mengenakan syal (selendang) Palestina. Termasuk Ketua DPR-RI, Puan Maharani, dan para Wakil Ketua DPR-RI. Sekaligus Presiden Jokowi mulai melepas pengiriman bantuan pangan dan obat-obatan ke Gaza.
Ironis, saat ini Indonesia tergabung dalam Board of Peace (BoP) yang di bawahkan Presiden AS, Donald Trump. Di dalam BoP terdapat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Tetapi tidak terdapat nama Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Juga terdapat persyaratan lain kesertaan dalam BoP, kewajiban membayar biaya operasional sebesar US$ 1 milyar (sekitar Rp 17 trilyun). Kesertaan Indonesia dalam BOP, bisa menciderai persahabatan dengan Palestina yang mendukung Kemerdekaan RI sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945.
Partisipasi Indonesia mewujudkan ketertiban dunia, merupakan mandat konstitusi. Tercantum dalam alenia ke-4 pembukaan UUD, dinyatakan, “… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarka kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Tetapi yang dimaksud oleh UUD, ketertiban dunia yang dibawahkan berdasar mandat lembaga internasional yang diakui sedunia (PBB). Bukan oleh suatu negara yang memiliki visi blok politik.
Hukum Humaniter internasional, memerlukan aturan baru, berkait wewenang sanksi terhadap pelanggaran. Harus kebal veto. Juga tak cukup hanya dengam Konvensi Den Haag 1907, dan Konvensi Jenewa 1949. Karena realitanya, keselamatan warga sipil sangat terancam oleh kebrutalan. Terjadi berulang. Bahkan rumah-sakit Indonesia di Gaza, juga menjadi target penghancuran oleh Israel.
——— 000 ———
