Kemendikdasmen, Bhirawa
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah membahas Penerapan Sistem Murid Baru SPMB tahun 2025/2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan anggaran sekolah swasta. Pembahasan ini sebagai tindak lanjut dari Forum Konsultasi Publik yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu`ti dan Mendagri Tito Karnavian itu, mengukuhkan komitmen bersama antara Kemendikdasmen dengan Kemendagri dalam menyukseskan implementasi SPMB di berbagai pelosok daerah.
Dikatakan Prof Abdul Mu’ti, Kemendikdasmen saat ini sedang melakukan uji publik atas rancangan Peraturan Menteri tentang SPMB dan secara substansi telah disetujui oleh Presiden dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Sehubungan dengan sistem yang sedang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta dan ternyata itu sudah ada di Peraturan Mendagri tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan itu akan menjadi rujukan kami dalam konsideran Peraturan Mendikdasmen,” ujar Menteri Mu`ti, Jumat (31/).
Permendagri tersebut menyebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, (alokasi anggaran) bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan.
Dalam kesempatan ini, Mendagri menyampaikan akan mendukung penuh SPMB. “Kemendagri akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan SPMB di daerah, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan lancar,” tutur Menteri Tito.
Sebelum mengakhiri, Mendagri memastikan kembali komitmen pihaknya untuk berperan aktif membantu daerah untuk mengimplementasikan SPMB, memastikan pemerataan akses pendidikan, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan.
“Dukungan teknis dan pemantauan di tingkat daerah akan menjadi prioritas,” tegasnya. [ina.kt]
