Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak awal 2025 dengan anggaran fantastis Rp71 triliun patut diapresiasi sebagai upaya intervensi gizi nasional. Namun, sebagai masyarakat, saya merasa cemas melihat implementasi di lapangan yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara secara masif akibat sasaran yang kurang tepat.
Berdasarkan pengamatan dan berbagai laporan, salah satu celah terbesar program ini adalah sifatnya yang cenderung universal-tidak memprioritaskan kelompok rentan secara spesifik. Jika anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaat, sementara anggaran tersebut harusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan gizi anak-anak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) atau mereka yang mengalami malnutrisi, ini jelas merupakan ketidakefisienan.
Kajian CELIOS (Center of Economic and Law Studies) memperkirakan potensi kebocoran dana bisa mencapai Rp8,5 triliun akibat masalah tata kelola dan inefisiensi. Potensi pemborosan makanan (food waste) juga menjadi sorotan serius; jutaan porsi makanan berisiko tidak dimakan atau terbuang setiap minggunya jika tidak sesuai selera anak, yang berarti kerugian negara.
Saya mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemda terkait untuk segera membenahi sistem pendataan. Program ini harus disalurkan hanya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan (targeted subsidy), bukan disamaratakan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar gizi anak-anak Indonesia meningkat, tanpa harus mengorbankan keuangan negara.
Amir Husni Usman
Pedagang, tinggal di Surabaya
