Eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah pada awal Maret 2026 ini bukan lagi sekadar berita internasional biasa bagi kita di Indonesia. Berdasarkan laporan terkini, lonjakan harga minyak dunia telah melampaui batas psikologis akibat gangguan jalur suplai, khususnya potensi penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi energi global. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM), Indonesia berada dalam risiko tinggi menghadapi dampak domino krisis ekonomi ini.
Pertama, kenaikan harga minyak mentah yang melonjak hingga ke kisaran USD90-100 per barel akan memberikan tekanan luar biasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika pemerintah memaksakan subsidi tetap, defisit anggaran akan membengkak. Sebaliknya, jika harga BBM domestik disesuaikan naik, inflasi akan melonjak drastis, menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Kita tidak bisa melupakan sejarah bahwa konflik di Timur Tengah selalu berujung pada kenaikan biaya logistik yang ujung-ujungnya dibebankan kepada konsumen akhir.
Kedua, ketahanan energi kita terancam. Laporan menunjukkan bahwa ketahanan stok energi Indonesia hanya cukup untuk hitungan minggu, jauh di bawah standar aman. Jika pasokan dari kawasan konflik terhenti dalam jangka panjang, kita menghadapi risiko nyata krisis energi. Ini adalah alarm bahaya bagi sektor industri, transportasi, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Ketiga, ketidakpastian geopolitik ini memicu ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Investor global cenderung beralih ke safe haven assets (seperti emas atau dolar), meninggalkan mata uang negara berkembang. Pelemahan rupiah akan membuat biaya impor bahan baku industri semakin mahal, memicu imported inflation yang semakin menyulitkan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, melalui surat ini, saya mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk:
1.Segera mengambil langkah preventif dengan diversifikasi negara pemasok minyak mentah dan tidak bergantung pada Timur Tengah.
2.Mempercepat upaya konkret transisi energi terbarukan agar ketahanan energi nasional tidak melulu bergantung pada fosil.
3.Memperkuat cadangan devisa dan mengambil langkah mitigasi inflasi yang pro-rakyat.
Perang ini mungkin terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, tetapi efek ekonominya terasa langsung di dapur kita. Pemerintah harus bertindak cepat, waspada, dan transparan dalam menghadapi potensi krisis ini. Jangan sampai masyarakat yang harus menanggung beban terberat dari konflik yang tidak kita inginkan ini.
Siti Aminah
Warga Bulakbanteng, Surabaya
